Menteri UMKM Pastikan Perpres Atur Kemitraan Pengemudi Ojol dan Aplikator
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan pemerintah akan mengatur hubungan kemitraan antara pengemudi ojek online (ojol) dan perusahaan aplikasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang transportasi digital.
Baca Juga “Menteri UMKM Jamin Ojol Dapat Bonus Hari Raya Meski Berstatus Usaha Mikro“
Kementerian UMKM nantinya memiliki peran dalam pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, serta pengawasan terhadap hubungan kemitraan tersebut. Pemerintah juga menyiapkan akses terhadap sejumlah insentif bagi pengemudi yang masuk kategori usaha mikro.
Perpres Transportasi Digital Atur Kemitraan Ojol dan Aplikator
Maman menjelaskan pengaturan kemitraan menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem transportasi daring yang berkelanjutan.
Menurut dia, Kementerian UMKM akan menangani aspek pembinaan, pemberdayaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pengemudi ojol dalam ekosistem tersebut.
“Dari aspek pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan, monitoring, itu akan ada di kami,” kata Maman di Jakarta, Jumat.
Kementerian UMKM Siapkan Pembinaan bagi Pengemudi Ojol
Peran Kementerian UMKM tidak hanya berkaitan dengan pengawasan hubungan kemitraan. Pemerintah juga ingin membuka akses pengemudi ojol terhadap program pemberdayaan yang tersedia bagi pelaku usaha mikro.
Status sebagai pelaku usaha mikro dapat memberikan peluang bagi pengemudi untuk mengakses berbagai program dan insentif pemerintah. Namun, bentuk dan mekanisme pemberian insentif akan mengikuti ketentuan program yang berlaku.
Pendekatan tersebut menempatkan pengemudi ojol sebagai bagian dari ekosistem usaha mikro. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya berfokus pada aktivitas transportasi, tetapi juga pada pengembangan kapasitas ekonomi pengemudi.
Pemerintah Dorong Pengemudi Ojol Kembangkan Usaha Lain
Maman mengatakan pemerintah ingin pengemudi transportasi daring memiliki sumber pendapatan yang lebih beragam. Pengemudi diharapkan dapat memanfaatkan peluang usaha lain di luar layanan transportasi daring.
“Semangatnya kebijakan yang kami buat adalah kita menginginkan teman-teman kita, saudara-saudara kita, ekosistem transportasi online ini bisa tumbuh dan berkembang,” ujar Maman.
Ia menambahkan pemerintah ingin pengemudi tidak hanya bergantung pada pendapatan dari aktivitas ojol.
“Dan mereka tidak hanya sekadar mendapatkan pendapatan dari ojol saja. Mereka nanti bisa buka usaha-usaha yang lainnya. Itu kan tujuannya kita,” lanjutnya.
Diversifikasi Usaha Dapat Perkuat Ketahanan Pendapatan
Dorongan untuk mengembangkan usaha lain dapat menjadi bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi pengemudi. Pengemudi dapat memiliki peluang mengembangkan aktivitas usaha sesuai kemampuan, modal, dan kebutuhan pasar.
Namun, peluang tersebut tetap membutuhkan pendampingan yang tepat. Pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan, literasi keuangan, dan pemasaran dapat menjadi faktor pendukung bagi pengemudi yang ingin memulai usaha tambahan.
Pemerintah Belum Rinci Bentuk Kemitraan dalam Perpres
Meskipun memastikan hubungan kemitraan akan masuk dalam Perpres, Maman belum menjelaskan secara rinci bentuk pengaturannya.
Ia mengatakan pemerintah akan menyampaikan substansi aturan secara lebih lengkap setelah Perpres ditetapkan. Karena itu, sejumlah detail mengenai hak, kewajiban, mekanisme pembinaan, dan pengawasan masih menunggu ketentuan resmi.
Kejelasan substansi menjadi penting bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi digital. Pengemudi membutuhkan kepastian mengenai hubungan kemitraan, sedangkan perusahaan aplikasi memerlukan kerangka aturan yang jelas untuk menjalankan kegiatan usaha.
DPR dan Pemerintah Rampungkan Pembahasan Perpres Transportasi Daring
Sebelumnya, DPR RI dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan Perpres yang mengatur transportasi daring. Aturan tersebut mencakup layanan angkutan orang, barang, dan makanan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Perpres juga akan mengatur pembagian kewenangan terkait tarif dan pembinaan pengemudi transportasi daring.
Pembagian kewenangan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam tata kelola transportasi digital. Setiap kementerian akan memiliki peran sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
Kewenangan Tarif Dibagi Berdasarkan Jenis Layanan
Tarif pengiriman barang dan makanan nantinya menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara itu, tarif angkutan orang akan berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan.
Adapun pengemudi transportasi daring akan berada dalam pembinaan Kementerian UMKM. Pembagian tersebut menunjukkan adanya koordinasi lintas kementerian dalam mengatur ekosistem transportasi digital.
Perpres Diharapkan Perjelas Tata Kelola Ekosistem Ojol
Rencana pengaturan kemitraan melalui Perpres menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola transportasi daring yang lebih terstruktur.
Bagi pengemudi, kejelasan peran pemerintah dapat membuka akses terhadap pembinaan dan pemberdayaan. Bagi perusahaan aplikasi, aturan yang lebih jelas dapat menjadi acuan dalam menjalankan hubungan kemitraan.
Namun, dampak kebijakan akan sangat bergantung pada substansi final Perpres dan penerapannya di lapangan. Pemerintah perlu memastikan aturan dapat memberikan kepastian sekaligus menjaga ruang bagi keberlanjutan industri transportasi digital.
Setelah Perpres ditetapkan, publik dapat melihat lebih jelas bentuk hubungan kemitraan, mekanisme pengawasan, serta program pemberdayaan yang disiapkan pemerintah. Kejelasan tersebut akan menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem ojol yang berkelanjutan bagi pengemudi, aplikator, dan pengguna.
Baca Juga “Menteri UMKM Targetkan Diskon Biaya Layanan E-Commerce Berlaku Pekan Depan“
