Produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kabupaten Madiun mulai memperluas akses pasar melalui jaringan ritel modern. Saat ini, sebanyak 13 produk UMKM lokal telah tersedia di sejumlah gerai Alfamart di wilayah Kabupaten Madiun.

Masuknya produk lokal ke jaringan ritel modern menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Langkah tersebut juga mendorong UMKM meningkatkan kualitas produk agar mampu memenuhi standar pasar modern.

Baca Juga “Strategi IFG dan Jamkrindo Dorong UMKM Naik Kelas lewat Kekayaan Budaya“

Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan pemerintah daerah terus mendorong UMKM agar berkembang dan meningkatkan kapasitas usahanya. Menurutnya, kemampuan produksi perlu diikuti kesiapan memenuhi standar kualitas, kemasan, dan pasokan.

13 Produk UMKM Madiun Sudah Masuk Alfamart

Hari mengatakan kehadiran produk UMKM di jaringan ritel modern dapat menjadi bagian dari proses peningkatan kelas usaha. Pelaku UMKM perlu memastikan produk yang ditawarkan memiliki kualitas dan kemasan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

“UMKM kita harus terus kita dorong supaya naik kelas. Ketika bisa masuk ke ritel modern, tentu standar produknya juga harus mengikuti,” ujar Hari Wuryanto setelah peresmian Grand Opening Alfamart Alun-Alun Utara Madiun, Senin, 28 September 2026.

Saat ini, 13 produk UMKM Kabupaten Madiun telah dipajang di gerai Alfamart. Kehadiran produk tersebut menjadi salah satu saluran pemasaran baru bagi pelaku usaha lokal.

Selain produk yang sudah tersedia di gerai, sejumlah produk UMKM lainnya juga sedang memasuki platform digital Alfamart. Kondisi tersebut membuka peluang bagi semakin banyak pelaku usaha lokal untuk memperluas jangkauan pemasaran.

Alfamart Buka Kurasi Produk UMKM Madiun

Corporate Affair Alfamart Yuli Hartono mengatakan proses kurasi produk UMKM Kabupaten Madiun akan kembali dilakukan pada Selasa, 29 September 2026.

Kurasi diperlukan untuk memastikan produk yang masuk ke jaringan ritel memenuhi sejumlah persyaratan. Penilaian antara lain mencakup aspek kemasan dan kemampuan pelaku usaha memenuhi kebutuhan pasokan.

“Kita akan lihat dari sisi kemasannya, kemudian kemampuan suplainya dan lain-lain,” kata Yuli.

Aspek pasokan menjadi penting karena produk yang sudah masuk ke ritel modern harus mampu tersedia secara konsisten. Pelaku UMKM perlu menyesuaikan kapasitas produksi dengan potensi permintaan konsumen.

Sementara itu, kemasan menjadi salah satu unsur yang menentukan kesiapan produk ketika bersaing di lingkungan ritel modern. Tampilan produk juga perlu memberikan informasi yang jelas kepada konsumen.

UMKM Berpeluang Perluas Pasar di Luar Madiun

Yuli berharap semakin banyak produk lokal yang memenuhi persyaratan dan dapat masuk ke jaringan Alfamart. Menurutnya, peluang pemasaran produk UMKM tidak harus berhenti di wilayah Kabupaten Madiun.

“Harapan kita tidak hanya sekadar di Madiun saja. Kalau UMKM nanti bisa jauh lebih berkembang, bisa naik kelas, bisa menjadi jalur kami yang bisa dimanfaatkan,” jelas Yuli.

Peluang tersebut dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM yang mampu menjaga kualitas sekaligus memenuhi kebutuhan pasokan. Jaringan ritel modern dapat menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan produk daerah kepada konsumen dari wilayah yang lebih luas.

Namun, perluasan pasar juga membutuhkan kesiapan dari sisi produksi dan pengelolaan usaha. Pelaku UMKM perlu memastikan kualitas produk tetap terjaga ketika volume permintaan meningkat.

Penjualan Produk UMKM Capai Puluhan Juta Rupiah

Dari sisi penjualan, Yuli menyebut terdapat produk UMKM yang mampu mencatat transaksi antara Rp20 juta hingga Rp30 juta. Nilai tersebut merupakan transaksi per produk dan bukan akumulasi penjualan seluruh UMKM Kabupaten Madiun.

Yuli menjelaskan Alfamart belum memiliki angka akumulasi keseluruhan karena mekanisme distribusi produk UMKM berbeda. Sebagian pelaku usaha mengirimkan produk secara langsung ke toko tanpa melalui sistem distribusi Alfamart.

“Kalau total kita masih belum bisa angka akumulasi secara keseluruhan, karena ada beberapa proses yang memang tergantung sama warganya sendiri,” ungkap Yuli.

Kondisi tersebut menunjukkan setiap pelaku UMKM memiliki pola pasokan yang berbeda. Karena itu, kemampuan mengelola produksi dan pengiriman menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan penjualan di ritel modern.

Pemkab Madiun Dorong UMKM Naik Kelas

Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen melanjutkan pendampingan kepada pelaku UMKM. Pendampingan diarahkan agar produk lokal mampu memenuhi kebutuhan pasar yang semakin luas.

Hari mengatakan pemerintah daerah ingin produk UMKM tidak hanya bertahan di pasar lokal. Produk tersebut diharapkan dapat berkembang melalui berbagai saluran pemasaran, termasuk jaringan ritel modern.

“Yang kita harapkan tentu produk-produk UMKM kita semakin dikenal, pasarnya semakin luas dan pelakunya semakin naik kelas,” tandas Hari.

Masuknya 13 produk UMKM ke Alfamart menjadi salah satu tahap dalam proses tersebut. Sementara itu, kurasi baru pada 29 September 2026 memberikan kesempatan bagi produk lokal lainnya untuk mengikuti seleksi.

Ke depan, kemampuan menjaga kualitas, memperbaiki kemasan, memenuhi kapasitas pasokan, dan mengelola pemasaran akan menjadi faktor penting bagi UMKM yang ingin memperluas pasar. Dukungan pemerintah daerah dan akses ke ritel modern dapat menjadi bagian dari proses penguatan usaha secara berkelanjutan.

Baca Juga “Pengembangan UMKM Jadi Penggerak Ekonomi Kawasan Transmigrasi“

The post Produk UMKM Madiun Masuk Alfamart, Kurasi Baru Dibuka appeared first on optigrowth.id.

Dalam kegiatan tersebut, GP Ansor juga meluncurkan Mobil Siaga Ambulans Ansor. Organisasi tersebut turut menyerahkan 14 gerobak usaha kepada kader melalui program pemberdayaan ekonomi Ansorpreneurship.

Baca Juga “2.900 UMKM di Gayo Lues Lolos Verifikasi, Berpeluang Terima Bantuan Presiden Rp3 Juta“

Agustina berharap berbagai program organisasi kemasyarakatan dapat berjalan selaras dengan agenda pembangunan daerah. Menurutnya, kolaborasi dapat memperluas manfaat program bagi masyarakat Kota Semarang.

Pemkot Semarang Buka Ruang Kolaborasi dengan GP Ansor

Agustina mengatakan organisasi kemasyarakatan memiliki peluang untuk berkontribusi dalam pemberdayaan warga. Program yang telah dijalankan GP Ansor dinilai dapat dikembangkan bersama pemerintah daerah.

Salah satu bentuknya adalah program bantuan gerobak usaha bagi kader. Program tersebut dapat mendukung upaya penguatan kemandirian ekonomi sekaligus membuka ruang bagi kader untuk mengembangkan kegiatan usaha.

“Keberadaan berbagai organisasi yang ada di Kota Semarang kita harapkan dapat dikolaborasikan dengan program Pemerintah Kota Semarang untuk bersama-sama memajukan warga Kota Semarang,” ujar Agustina.

Pemkot Semarang menyatakan kesiapan untuk melanjutkan kolaborasi dengan GP Ansor selama masa kepengurusan 2026–2030. Kerja sama tersebut diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

GP Ansor Kembangkan Program Ketahanan Pangan

Ketua GP Ansor Kota Semarang periode 2026–2030, Arif Rahman, mengatakan organisasinya telah menjalankan sejumlah kegiatan ketahanan pangan. Program tersebut mencakup sektor pertanian dan perikanan.

GP Ansor sebelumnya menggelar panen raya jagung di Kecamatan Mijen. Organisasi tersebut juga menebarkan sekitar 40.000 benih ikan nila di kolam Sumurejo, Kecamatan Gunungpati.

Menurut Arif, program ketahanan pangan perlu dikembangkan melewati tahap produksi. Hasil pertanian dan perikanan juga perlu mendapatkan sentuhan pengolahan agar memiliki nilai ekonomi yang lebih besar.

Arif mengatakan GP Ansor akan menindaklanjuti arahan tersebut melalui pengembangan inovasi pascapanen. Tahapan berikutnya mencakup pengolahan hasil produksi dan pemasaran.

“Yang diharapkan Bu Wali tidak hanya cukup penanaman, panen, selesai, tetapi bagaimana GP Ansor membuat inovasi pascapanen, produksi, pemasaran, dan lain sebagainya supaya perputaran ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Arif.

Gerobak UMKM Dorong Kemandirian Ekonomi Kader

Selain ketahanan pangan, GP Ansor Kota Semarang menempatkan pemberdayaan ekonomi kader sebagai salah satu program organisasi. Sebanyak 14 gerobak UMKM diserahkan kepada kader dalam rangkaian kegiatan pelantikan.

Program tersebut ditujukan untuk membantu kader mengembangkan usaha secara mandiri. Dukungan sarana usaha juga diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi anggota.

Penguatan UMKM menjadi relevan dengan agenda kolaborasi yang disampaikan Agustina. Pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dapat mengembangkan program pemberdayaan berdasarkan kebutuhan pelaku usaha di tingkat lokal.

Kolaborasi juga dapat diarahkan tidak hanya pada penyediaan sarana usaha. Pendampingan pengelolaan bisnis, pengolahan produk, pemasaran, dan pemanfaatan kanal digital dapat menjadi tahapan lanjutan untuk memperkuat usaha kader.

Pengolahan dan Pemasaran Jadi Tahap Berikutnya

Arif menilai kegiatan ketahanan pangan yang telah berjalan perlu membentuk rantai ekonomi yang lebih lengkap. Produksi menjadi tahap awal yang perlu dilanjutkan dengan pengolahan dan pemasaran.

Pendekatan tersebut dapat memberikan nilai tambah terhadap hasil pertanian dan perikanan. Produk yang telah diolah juga memiliki peluang untuk dipasarkan melalui saluran yang lebih beragam.

GP Ansor akan mengembangkan inovasi pascapanen sebagai bagian dari rencana tersebut. Organisasi juga akan memperkuat sisi pemasaran agar hasil produksi dapat mendukung perputaran ekonomi masyarakat.

Langkah tersebut sekaligus memperluas cakupan program ketahanan pangan. Program tidak hanya berorientasi pada ketersediaan hasil produksi, tetapi juga pada kemampuan mengelola hasil hingga mencapai konsumen.

Kolaborasi Diharapkan Berlanjut hingga 2030

Pelantikan pengurus baru GP Ansor Kota Semarang periode 2026–2030 menjadi momentum untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kota Semarang dan GP Ansor sama-sama membuka ruang kerja sama dalam sejumlah agenda yang berkaitan dengan kebutuhan warga.

Dari sisi ketahanan pangan, program yang telah berjalan dapat dikembangkan melalui pengolahan dan pemasaran. Sementara dari sisi UMKM, bantuan sarana usaha dapat dilanjutkan dengan pendampingan agar kader mampu mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

Kolaborasi tersebut akan menentukan bagaimana program organisasi dapat terhubung dengan kebutuhan pembangunan daerah. Bagi masyarakat, keberlanjutan program menjadi faktor penting agar kegiatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi menghasilkan manfaat dalam jangka panjang.

Baca Juga “Dari Etalase Kriyanusa ke Pasar yang Lebih Luas bagi UMKM Bogor“

The post Agustina Ajak GP Ansor Perkuat Ketahanan Pangan dan UMKM appeared first on optigrowth.id.

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) memiliki potensi ekonomi bagi pelaku UMKM, mulai dari rotan, bambu, madu, damar, getah, hingga gaharu. Namun, legalitas usaha HHBK tidak menggunakan satu jenis izin yang berlaku untuk seluruh kegiatan.

Jenis legalitas yang diperlukan bergantung pada asal bahan baku, bentuk kegiatan usaha, komoditas, lokasi pemanfaatan, dan skala kegiatan. Karena itu, pelaku UMKM perlu memastikan status sumber HHBK sebelum menentukan perizinan yang harus diurus.

Untuk HHBK yang berasal dari lahan hak atau hasil budidaya, legalitas usaha umumnya berkaitan dengan pendaftaran usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sementara itu, pemanfaatan HHBK dari kawasan hutan negara memiliki ketentuan kehutanan tersendiri.

Baca Juga “Pemprov Sumut Apresiasi GAMKI Perkuat UMKM, Buka Ruang Kolaborasi Lintas Sektor“

Kenali Asal HHBK Sebelum Mengurus Legalitas

Langkah pertama adalah memastikan dari mana bahan baku HHBK diperoleh. Perbedaan asal bahan baku dapat menentukan jalur legalitas yang harus ditempuh pelaku usaha.

Jika HHBK berasal dari lahan milik sendiri dan kegiatan tersebut merupakan budidaya atau pemungutan yang berada di luar kawasan hutan negara, pelaku usaha perlu mendaftarkan kegiatan usahanya melalui OSS dengan klasifikasi usaha yang sesuai.

Dalam KBLI 2025, kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu tercantum dalam KBLI 02300. Klasifikasi tersebut mencakup antara lain pemungutan rotan, bambu liar, damar, madu, gaharu, getah, dan berbagai hasil hutan bukan kayu lainnya.

Namun, pelaku usaha perlu membedakan kegiatan pemungutan HHBK liar dengan kegiatan budidaya. OSS menjelaskan bahwa KBLI 02300 tidak mencakup kegiatan pertanian untuk menghasilkan komoditas tersebut.

Artinya, pelaku UMKM sebaiknya tidak langsung memilih kode usaha hanya berdasarkan nama komoditas. Jenis kegiatan yang benar harus disesuaikan dengan aktivitas usaha yang benar-benar dilakukan.

Perbedaan Legalitas Berdasarkan Sumber Bahan Baku

Ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan pelaku UMKM sebelum menjalankan usaha HHBK.

HHBK dari lahan hak atau budidaya sendiri dapat menggunakan legalitas usaha melalui OSS sesuai kegiatan yang dilakukan. Jika kegiatan termasuk pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tumbuh liar, KBLI 02300 dapat menjadi salah satu klasifikasi yang relevan berdasarkan uraian kegiatan dalam KBLI 2025.

HHBK dari kawasan hutan negara memiliki persyaratan berbeda. Pelaku usaha tidak cukup hanya memiliki NIB karena pemanfaatan kawasan dan hasil hutan harus memiliki dasar akses atau persetujuan yang sah.

Bagi masyarakat sekitar hutan, salah satu jalurnya dapat melalui skema Perhutanan Sosial. Regulasi Perhutanan Sosial mencakup kegiatan pemanfaatan dan pemungutan HHBK, termasuk pengayaan atau penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran.

Untuk kegiatan pemanfaatan hutan oleh pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku, terdapat pula skema Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). PBPH merupakan perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan pemanfaatan hutan.

Dengan demikian, NIB dan legalitas akses terhadap kawasan hutan merupakan dua hal yang perlu dibedakan. NIB berfungsi sebagai identitas pelaku usaha, sedangkan akses pemanfaatan kawasan hutan mengikuti ketentuan kehutanan yang berlaku.

Cara Mengurus Legalitas Usaha HHBK melalui OSS

Bagi pelaku UMKM yang kegiatan usahanya sesuai dengan klasifikasi di OSS, proses awal dapat dilakukan melalui sistem OSS.

Pertama, siapkan data identitas dan informasi usaha yang diperlukan. Pelaku usaha kemudian membuat atau menggunakan akun OSS untuk melakukan pendaftaran kegiatan usaha.

Kedua, tentukan kegiatan usaha berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pelaku usaha perlu memperhatikan apakah kegiatan berupa pemungutan, budidaya, pengolahan, perdagangan, atau aktivitas lainnya.

Ketiga, pilih KBLI yang sesuai dengan kegiatan tersebut. Untuk kegiatan pemungutan HHBK, KBLI 2025 02300 mencakup berbagai komoditas yang tumbuh liar, termasuk gaharu, rotan, damar, madu, bambu, dan sejumlah hasil hutan lainnya.

Keempat, lengkapi data lokasi dan informasi kegiatan usaha pada OSS. Sistem kemudian menentukan ketentuan perizinan berdasarkan klasifikasi dan tingkat risiko kegiatan.

Kelima, terbitkan NIB setelah seluruh data dan persyaratan yang diminta sistem terpenuhi. NIB merupakan identitas bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pelaku usaha tetap perlu memeriksa kewajiban tambahan yang muncul dalam sistem. Persyaratan tersebut dapat berbeda sesuai jenis kegiatan, lokasi, skala usaha, dan ketentuan sektoral.

Perizinan HHBK dari Kawasan Hutan Negara

Pelaku usaha yang memperoleh HHBK dari kawasan hutan negara perlu memperhatikan legalitas pemanfaatan kawasan sebelum melakukan kegiatan komersial.

Masyarakat dapat memanfaatkan skema Perhutanan Sosial sesuai kondisi dan bentuk pengelolaan yang tersedia. Peraturan pemerintah menetapkan bahwa pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dapat mencakup pemungutan HHBK pada kawasan hutan tertentu.

Pemegang persetujuan Perhutanan Sosial juga memiliki kewajiban melakukan penatausahaan hasil hutan dan memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan.

Sementara itu, pemanfaatan hutan melalui PBPH mengikuti ketentuan sektor kehutanan. Aturan mengenai tata hutan dan pemanfaatan hutan juga telah mengalami pembaruan melalui Permenhut Nomor 23 Tahun 2025, yang berlaku sejak 26 Desember 2025.

Karena regulasi dapat berubah, pelaku usaha sebaiknya memeriksa ketentuan terbaru sebelum mengajukan permohonan. Konsultasi dengan instansi kehutanan setempat juga penting jika sumber HHBK berasal dari kawasan hutan negara.

Perhatikan Dokumen Angkutan dan Asal-Usul HHBK

Legalitas usaha tidak selalu menjadi satu-satunya dokumen yang diperlukan ketika HHBK dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain.

Pelaku usaha perlu memastikan hasil hutan memiliki dokumen yang membuktikan asal-usul dan legalitas peredarannya sesuai jenis komoditas. Ketentuan tersebut penting terutama bagi hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan negara atau komoditas yang memiliki aturan khusus.

Penatausahaan hasil hutan juga menjadi bagian dari pengelolaan HHBK dalam skema Perhutanan Sosial. Karena itu, pelaku UMKM perlu menyimpan dokumen transaksi, sumber bahan baku, volume produk, dan dokumen pengangkutan secara tertib.

Kelengkapan administrasi akan membantu pelaku usaha ketika melakukan penjualan dalam jumlah besar. Dokumen tersebut juga dapat menjadi bukti ketika pembeli, mitra bisnis, atau pihak berwenang membutuhkan informasi mengenai asal produk.

Gaharu Memerlukan Perhatian Khusus

Gaharu merupakan salah satu komoditas yang perlu mendapat perhatian lebih karena perdagangan jenis tumbuhan tertentu dapat terkait dengan ketentuan konservasi dan perdagangan internasional.

OSS memasukkan pemungutan daun, buah, dan kulit kayu gaharu dalam cakupan KBLI 2025 02300 apabila kegiatan tersebut merupakan pemungutan hasil hutan yang tumbuh liar.

Namun, klasifikasi usaha tersebut tidak otomatis memberikan hak untuk mengambil gaharu dari kawasan tertentu. Pelaku usaha tetap harus memastikan sumber bahan baku dan legalitas pemanfaatannya.

Peredaran tumbuhan dan satwa liar juga memiliki mekanisme dokumen tersendiri. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menjelaskan mekanisme peredaran TSL, termasuk penggunaan dokumen SATS-DN dan SATS-LN pada kondisi yang dipersyaratkan.

Karena itu, pelaku usaha gaharu yang hendak mengirim produk antardaerah atau melakukan perdagangan internasional perlu memeriksa persyaratan konservasi yang berlaku. Persyaratan tersebut tidak dapat digantikan hanya dengan kepemilikan NIB.

Baca Juga “Kejar Wajib Halal, Kaltim Hadapi Rasio Satu Pendamping untuk 184 UMKM“

The post Cara Mengurus Izin Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu appeared first on optigrowth.id.

Pengembangan UMKM di daerah tidak cukup hanya dengan meningkatkan kemampuan produksi. Pelaku usaha juga membutuhkan kesempatan untuk bertemu konsumen dan memperkenalkan produknya secara langsung.

Hal tersebut dilakukan Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai dengan membawa sejumlah UMKM binaan ke berbagai kegiatan promosi. Salah satunya melalui Semarak Merdeka Kota Dumai yang berlangsung selama sebulan di Taman Gelanggang, Dumai, Riau.

Baca Juga “Kementerian UMKM Siapkan 14 Ribu KPM Naik Kelas Lewat Pemberdayaan Usaha“

Kegiatan tersebut berlangsung pada 14 Agustus hingga 14 September 2026. Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai berkolaborasi dengan Rumah BUMN Dumai untuk menghadirkan produk usaha lokal dalam kegiatan tersebut.

Produk UMKM Lokal Menjangkau Konsumen di Dumai

Berbagai produk hasil usaha masyarakat mendapat ruang untuk dipasarkan selama acara berlangsung. Ragamnya mencakup makanan ringan, makanan siap saji, hasil olahan perikanan, hingga produk kerajinan.

UMKM JELITA menjadi salah satu peserta yang membawa produk unggulannya. Kelompok tersebut mengusung nama Jajanan Enak, Lestari, Inovatif, Tinggi Asupan dalam pengembangan usahanya.

Selain JELITA, pengunjung dapat menemukan produk Fantasy Dimsum, keripik ikan patin, Dodol Rosnah, dan Batik Amewa. Produk lainnya yang menjadi bagian dari kegiatan juga menunjukkan keragaman potensi usaha masyarakat setempat.

Kehadiran UMKM dalam kegiatan seperti ini memberikan pengalaman pemasaran secara langsung. Pelaku usaha dapat mengetahui produk yang paling menarik perhatian pembeli berdasarkan interaksi selama acara.

Pameran juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan merek kepada konsumen yang sebelumnya belum mengenal produk mereka. Hubungan dengan pelanggan dan pelaku usaha lain dapat menjadi modal untuk mengembangkan jaringan setelah kegiatan berakhir.

Penjualan Selama Pameran Capai Rp45 Juta

Partisipasi UMKM binaan dalam Semarak Merdeka Kota Dumai memberikan hasil ekonomi secara langsung. Selama kegiatan berlangsung, kelompok UMKM mitra Rumah BUMN Dumai dan Pertamina Patra Niaga mencatat omzet sekitar Rp45 juta.

Pencapaian tersebut berasal dari transaksi produk UMKM yang dipasarkan selama penyelenggaraan kegiatan. Nilai tersebut sekaligus menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang tercipta melalui ruang promosi bagi usaha lokal.

Bagi pelaku usaha kecil, kegiatan pemasaran secara langsung dapat menjadi sarana untuk menguji penerimaan konsumen. Masukan pembeli juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki produk, kemasan, maupun strategi penjualan.

Dengan pola tersebut, pameran tidak hanya menjadi tempat transaksi. Kegiatan semacam ini dapat menjadi bagian dari proses pengembangan usaha karena mempertemukan produk lokal dengan calon konsumen secara langsung.

Pertamina Perkuat Pendampingan Pelaku Usaha

Area Manager Communications, Relations, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai, Tengku Muhammad Rum, mengatakan penguatan UMKM membutuhkan dukungan yang dilakukan secara berkesinambungan.

Ia menyebut UMKM mempunyai kontribusi penting terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di daerah. Karena itu, Pertamina berupaya memberikan pendampingan sekaligus membuka kesempatan pemasaran bagi pelaku usaha yang menjadi mitra binaan.

Menurut Muhammad Rum, dukungan tersebut dijalankan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Pertamina juga menggandeng Rumah BUMN Dumai untuk memperluas bentuk pendampingan kepada pelaku UMKM.

“Melalui pendampingan intensif dan terpadu, kami terus mendorong peningkatan usaha dan kualitas produk sekaligus memfasilitasi ruang promosi untuk memperluas akses pasar,” kata Muhammad Rum.

Ia menambahkan bahwa berbagai kegiatan musiman di Kota Dumai dapat dimanfaatkan sebagai ruang pemasaran bagi UMKM. Kesempatan tersebut diharapkan membantu produk lokal menghadapi persaingan pasar yang semakin dinamis.

UMKM JELITA Lanjut ke SMEXPO Pekanbaru

Program pengembangan pasar bagi UMKM binaan Pertamina tidak berhenti setelah Semarak Merdeka Kota Dumai berakhir. UMKM JELITA dari Kelompok Wirani Rejosari dijadwalkan kembali tampil dalam Pertamina Small Medium Enterprise Expo atau SMEXPO.

Pameran tersebut berlangsung pada 25–27 September 2026 di Living World Pekanbaru. Kegiatan ini menjadi kesempatan berikutnya bagi UMKM binaan Pertamina untuk memperkenalkan produknya kepada pasar yang lebih luas.

SMEXPO juga menjadi bagian dari upaya Pertamina dalam menyediakan ruang promosi dan pemberdayaan bagi UMKM binaannya. Forum tersebut dapat mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen sekaligus membuka peluang membangun relasi bisnis.

Keikutsertaan JELITA dalam kegiatan tersebut menjadi kelanjutan dari proses promosi yang telah dilakukan di Dumai. Pengalaman berinteraksi dengan konsumen dapat menjadi bekal bagi pelaku usaha untuk menghadapi pasar dengan jangkauan yang lebih luas.

Penguatan UMKM Berlanjut ke Pasar yang Lebih Luas

Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai menempatkan akses pasar sebagai salah satu bagian dalam pendampingan UMKM. Produk yang dihasilkan masyarakat membutuhkan ruang promosi agar dapat dikenal oleh konsumen di luar lingkungan pemasaran sebelumnya.

Dukungan melalui pameran memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan pengalaman pemasaran. Pada saat yang sama, UMKM dapat mengukur respons konsumen terhadap produk yang mereka tawarkan.

Keikutsertaan UMKM Dumai dalam berbagai agenda promosi juga dapat memperkuat pengenalan terhadap produk khas daerah. Produk kuliner, olahan perikanan, makanan siap saji, dan kerajinan memiliki peluang untuk dikembangkan sesuai kebutuhan pasar.

Melalui program TJSL, Community Involvement & Development (CID), serta kolaborasi dengan Rumah BUMN Dumai, Pertamina melanjutkan dukungan terhadap proses tersebut. Langkah ini diarahkan untuk membantu UMKM meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas jangkauan pemasaran.

Dengan semakin banyaknya ruang promosi, pelaku UMKM Dumai memiliki peluang untuk membangun pasar secara bertahap. Pengembangan tersebut diharapkan turut memperkuat kewirausahaan, industri kreatif, dan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.

Baca Juga “Mengapa Produk UMKM Belum Terserap Maksimal di Pasar“

The post Patra Niaga Dumai Perluas Pasar UMKM Lokal appeared first on optigrowth.id.

Pemerintah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, memperkuat pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan skala bisnis. Sekitar 13 ribu pelaku UMKM tercatat di daerah tersebut, tetapi baru sekitar 2.000 usaha yang masuk dalam pendataan aktif.

Wakil Bupati Sekadau Subandrio mengatakan kondisi tersebut menunjukkan perlunya pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Pembinaan tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup pemasaran, administrasi, akses pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi.

Baru 2.000 UMKM yang Tercatat Aktif

Subandrio menjelaskan, jumlah pelaku UMKM di Sekadau mencapai sekitar 13 ribu. Namun, data yang menunjukkan aktivitas usaha secara aktif baru mencakup sekitar 2.000 pelaku.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan pelaku usaha mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan. Langkah tersebut penting agar UMKM tidak berhenti pada skala usaha mikro, tetapi memiliki peluang untuk berkembang menjadi usaha kecil dan menengah.

Baca Juga “Ekosistem Affiliate Buka Peluang Pasar dan Pendapatan bagi UMKM Banjar“

“Sekitar 13 ribu pelaku UMKM ada di Sekadau, tetapi yang terdaftar aktif baru sekitar dua ribu. Ini yang harus terus kita dampingi agar usaha mereka bisa berkembang dan berhasil,” ujar Subandrio di Sekadau, Senin.

Pendataan aktif juga dapat membantu pemerintah memahami kondisi pelaku usaha secara lebih akurat. Dengan informasi tersebut, program pembinaan dan dukungan usaha dapat diarahkan kepada kebutuhan yang lebih spesifik.

Digitalisasi Buka Peluang Perluas Pasar

Pemkab Sekadau juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Perubahan pola konsumsi membuat media digital semakin penting untuk memperkenalkan produk kepada calon konsumen.

Subandrio meminta pelaku usaha menggunakan berbagai platform media sosial sebagai saluran pemasaran. TikTok dan Facebook, misalnya, dapat digunakan untuk memperkenalkan produk, membangun komunikasi dengan konsumen, serta menjangkau pasar di luar wilayah Sekadau.

“Gunakan media sosial dengan bijak. Jadikan sebagai sarana pemasaran yang efektif untuk produk-produk yang dihasilkan,” katanya.

Pemanfaatan media sosial juga perlu diikuti kemampuan membuat materi promosi yang menarik. Foto produk, video pendek, informasi harga, cerita mengenai produk, serta pelayanan yang responsif dapat membantu membangun kepercayaan calon pembeli.

Produk Lokal Perlu Dikembangkan Sesuai Pasar

Selain mengoptimalkan pemasaran digital, pemerintah daerah mendorong UMKM mengembangkan potensi produk lokal. Sektor kuliner menjadi salah satu bidang yang dinilai memiliki ruang untuk terus berinovasi.

Subandrio mengingatkan pelaku usaha agar tidak hanya mengandalkan produk yang sudah ada. Inovasi diperlukan untuk menyesuaikan rasa, kemasan, ukuran, harga, dan bentuk produk dengan perubahan kebutuhan konsumen.

Pelaku UMKM juga dapat mempelajari produk yang berkembang di daerah lain. Namun, ide tersebut perlu diolah kembali menggunakan bahan, karakter, dan potensi lokal agar menghasilkan produk dengan identitas tersendiri.

Pendekatan tersebut dapat membuat produk lokal memiliki pembeda di pasar. Kreativitas dalam pengembangan produk juga dapat berjalan beriringan dengan strategi pemasaran digital.

Akses Modal Harus Diikuti Pengelolaan Usaha

Pemkab Sekadau turut berupaya membuka akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Salah satu langkah yang didorong adalah fasilitas pinjaman melalui perbankan dengan bunga rendah yang didukung kebijakan pemerintah.

Subandrio menilai pembiayaan dapat membantu pelaku usaha menambah kapasitas produksi atau mengembangkan kegiatan bisnis. Namun, akses modal perlu diberikan bersama kesiapan administrasi dan pemahaman pengelolaan keuangan.

Penggunaan modal juga harus sesuai dengan tujuan usaha. Pelaku UMKM perlu membuat perencanaan agar dana pembiayaan dapat digunakan untuk kebutuhan produktif, bukan pengeluaran yang tidak berkaitan dengan pengembangan bisnis.

“Jangan sampai bantuan modal yang diberikan justru digunakan tidak sesuai dengan tujuan awal. Kita ingin masyarakat menjadi lebih produktif dan usahanya benar-benar berkembang,” ujarnya.

Kesiapan administrasi menjadi bagian penting dalam pengembangan UMKM. Pencatatan transaksi, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, serta kelengkapan dokumen dapat membantu pelaku usaha mengelola bisnis secara lebih profesional.

Pembinaan UMKM Dilakukan Secara Berkelanjutan

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sekadau Emanuel mengatakan teknologi menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keberlangsungan usaha. Pemanfaatan teknologi juga dapat membantu UMKM mengikuti perubahan pola pemasaran.

Menurut Emanuel, pemerintah daerah akan melanjutkan pembinaan dan pelatihan bagi pelaku UMKM. Program tersebut diarahkan agar pelaku usaha memiliki kemampuan yang lebih luas, mulai dari produksi hingga pemasaran.

Pelatihan yang berkelanjutan diperlukan karena kemampuan menghasilkan produk saja belum cukup untuk memastikan usaha berkembang. Pelaku UMKM juga perlu memahami cara menentukan pasar, menetapkan harga, membangun merek, dan memanfaatkan kanal digital.

UMKM Menjadi Bagian Penting Ekonomi Sekadau

Penguatan UMKM memiliki kaitan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika usaha berkembang, peluang peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal juga dapat terbuka.

Karena itu, pemerintah daerah tidak hanya perlu mendorong jumlah UMKM, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keberlanjutan usahanya. Pendataan yang lebih baik dapat menjadi dasar untuk menentukan bentuk pendampingan yang sesuai.

Dorongan digitalisasi juga menjadi bagian dari proses tersebut. Pelaku usaha yang mampu menggabungkan kualitas produk, administrasi yang tertib, akses pembiayaan, dan pemasaran digital memiliki lebih banyak instrumen untuk memperluas usahanya.

Dengan jumlah pelaku UMKM yang mencapai sekitar 13 ribu, pembinaan yang konsisten menjadi salah satu langkah penting bagi Pemkab Sekadau. Target akhirnya bukan sekadar menambah jumlah usaha, tetapi membantu lebih banyak UMKM menjadi usaha yang aktif, produktif, dan mampu berkembang.

Baca Juga “Dari Rempah ke Pasar Digital, UNIMMA Dampingi UMKM Jayaning“

The post Pemkab Sekadau Dorong 13 Ribu UMKM Naik Kelas appeared first on optigrowth.id.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong Persatuan Pemuda Jawa (Pendawa) Indonesia untuk terus mengambil bagian dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu kontribusi yang dinilai dapat diperkuat adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga “Kenaikan Suhu 1 Derajat Celsius Bisa Pangkas Pendapatan UMKM hingga 14 Persen“

Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri perayaan Harmoni Milad ke-27 Pendawa Indonesia di Kantor Gubernur Sumut, Ahad.

Menurut Timur, keterlibatan organisasi kemasyarakatan dapat membantu memperluas program pemberdayaan ekonomi hingga tingkat masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting karena UMKM memiliki peran besar dalam aktivitas ekonomi daerah.

Pendawa Indonesia Diminta Aktif Mengembangkan UMKM

Timur mengatakan Pendawa Indonesia dapat berkontribusi melalui berbagai program yang mendorong masyarakat mengembangkan usaha. Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui pendampingan, pembinaan, maupun kegiatan yang memperluas akses pelaku UMKM terhadap peluang ekonomi.

Pemprov Sumut, lanjut Timur, memberikan dukungan terhadap penguatan ekonomi lokal. Pemerintah daerah juga berupaya menghadirkan kemudahan bagi pelaku UMKM agar dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing usahanya.

Salah satu bentuk dukungan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah fasilitasi sertifikat halal secara gratis bagi pelaku UMKM.

Timur menyebut Gubernur Sumut menyampaikan rencana penyediaan 10.000 sertifikat halal tanpa biaya bagi pelaku UMKM. Fasilitas tersebut diharapkan membantu usaha lokal memenuhi salah satu kebutuhan penting dalam pengembangan pasar.

“Kontribusi ini bisa diwujudkan dengan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM,” ujar Timur.

Sumut Memiliki Sekitar 1,4 Juta Unit UMKM

Besarnya potensi UMKM menjadi salah satu alasan pemberdayaan ekonomi lokal mendapat perhatian pemerintah daerah. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, dan Menengah Provinsi Sumut 2025, terdapat sekitar 1,4 juta unit UMKM di Sumatera Utara.

Dari jumlah tersebut, sekitar 98,9 persen merupakan pelaku usaha mikro dan kecil. Data tersebut menunjukkan bahwa kelompok usaha berskala kecil mendominasi struktur UMKM di provinsi tersebut.

Besarnya jumlah pelaku usaha membuat dukungan terhadap UMKM tidak hanya berkaitan dengan akses permodalan. Pelaku usaha juga membutuhkan pendampingan, legalitas, sertifikasi, pemasaran, dan peningkatan kemampuan pengelolaan bisnis.

Sertifikasi halal menjadi salah satu aspek yang dapat membantu pelaku usaha memperkuat kepercayaan konsumen. Dokumen tersebut juga relevan bagi pelaku usaha yang ingin memperluas pemasaran produknya.

Organisasi Kemasyarakatan Didorong Perluas Kolaborasi

Timur menilai perjalanan 27 tahun Pendawa Indonesia menunjukkan keberadaan organisasi tersebut telah berlangsung cukup panjang. Pengalaman organisasi dapat menjadi modal untuk memperkuat komunikasi dan partisipasi masyarakat.

Menurut dia, organisasi kemasyarakatan memiliki ruang untuk menjadi penghubung antara masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan yang menjawab kebutuhan masyarakat di lingkungan masing-masing.

“Selain itu, mempercepat lahirnya berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar,” kata Timur.

Ia menambahkan bahwa pembangunan Sumatera Utara membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Pemerintah tidak dapat menjalankan seluruh agenda pembangunan tanpa dukungan kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi tersebut dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat secara luas. Sinergi antarunsur tersebut diharapkan menghasilkan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

UMKM Pendawa Sumut Disiapkan untuk Membina Pelaku Usaha

Ketua Umum Pengurus Besar Pendawa Indonesia Ruslan mengatakan organisasinya memiliki sejumlah lembaga sayap. Salah satunya adalah UMKM Pendawa Sumut yang diarahkan untuk mendukung pelaku usaha kecil di wilayah Sumatera Utara.

Lembaga tersebut dibentuk dengan tujuan membina dan mendampingi pelaku usaha. Pendampingan diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas sekaligus mendukung kesejahteraan anggota dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan UMKM.

Keberadaan wadah khusus UMKM memberikan ruang bagi organisasi untuk mengembangkan program ekonomi secara lebih terarah. Program tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha di berbagai daerah.

Penguatan UMKM juga dapat menjadi bagian dari agenda kegiatan sosial Pendawa Indonesia. Pendekatan tersebut memungkinkan kegiatan organisasi tidak hanya berfokus pada hubungan antaranggota, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.

Pendawa Indonesia Perkuat Aksi Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi

Ruslan mengingatkan seluruh anggota Pendawa Indonesia untuk menjaga kebersamaan dan saling mengayomi. Ia juga mendorong organisasi membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai institusi.

Kerja sama tersebut mencakup unsur TNI, Polri, dan instansi pemerintahan. Menurutnya, hubungan yang baik dengan berbagai pihak dapat mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi di tengah masyarakat.

“Pendawa Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai organisasi kemasyarakatan fokus pada aksi sosial, pelestarian budaya, serta pemberdayaan ekonomi komunitas,” tutur Ruslan.

Arah tersebut menempatkan pemberdayaan ekonomi sebagai salah satu bagian dari aktivitas organisasi. UMKM Pendawa Sumut dapat menjadi salah satu wadah untuk menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam program yang menyentuh pelaku usaha.

Kolaborasi Pemerintah dan Organisasi Dapat Perkuat UMKM

Dorongan Pemprov Sumut kepada Pendawa Indonesia memperlihatkan pentingnya keterlibatan organisasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal. Dengan jumlah UMKM yang mencapai sekitar 1,4 juta unit, kebutuhan terhadap pendampingan dan penguatan kapasitas pelaku usaha cukup besar.

Fasilitasi sertifikasi halal menjadi salah satu bentuk dukungan yang dapat membantu UMKM meningkatkan kelengkapan usahanya. Di sisi lain, organisasi masyarakat dapat berperan dalam menjangkau pelaku usaha dan menghubungkan mereka dengan program yang tersedia.

Ke depan, kolaborasi tersebut dapat diarahkan pada pendampingan yang lebih berkelanjutan. Pelatihan digital, penguatan merek, akses pasar, pengelolaan keuangan, legalitas, dan peningkatan kualitas produk dapat menjadi bagian dari pengembangan UMKM.

Pendawa Indonesia juga memiliki ruang untuk memperluas program melalui UMKM Pendawa Sumut. Dengan koordinasi yang baik bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, program pemberdayaan dapat diarahkan agar semakin dekat dengan kebutuhan pelaku usaha.

Penguatan UMKM pada akhirnya membutuhkan kerja bersama. Pemerintah menyediakan kebijakan dan fasilitas, sedangkan organisasi masyarakat dapat membantu memperluas jangkauan pemberdayaan kepada komunitas di berbagai wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga “Transaksi Digital Melesat, Tapi UMKM Minim Cuan! Ini Penyebabnya“

The post Pemprov Sumut Dorong Pendawa Indonesia Dukung UMKM appeared first on optigrowth.id.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggandeng TikTok Shop by Tokopedia untuk membantu pemulihan usaha masyarakat terdampak bencana di Sumatera.

Kolaborasi tersebut menghadirkan landing page UMKM Sumatera Bangkit sebagai kanal pemasaran digital. Fasilitas ini ditujukan bagi UMKM dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang membutuhkan akses pasar setelah bencana.

Baca Juga “Pegadaian Dorong UMKM Jangkau Pasar Lebih Luas melalui Program Gemilang“

Program tersebut diperkenalkan melalui kegiatan Klinik UMKM Bangkit di Aula Kantor Bupati Pidie Jaya pada Kamis (17/9). Sosialisasi serupa berlangsung secara bersamaan di Aceh Utara dan Aceh Tamiang.

Landing Page Bantu UMKM Jangkau Konsumen Lebih Luas

Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindya mengatakan digitalisasi menjadi salah satu bagian dari strategi pemulihan usaha.

Menurut Ari, pelaku UMKM membutuhkan saluran pemasaran yang dapat mempertemukan produk lokal dengan konsumen di luar wilayah terdampak.

“Landing page ini memfasilitasi akses pemasaran dan digitalisasi agar UMKM lebih mudah mengenalkan produk dan mendapat akses pasar seluas-luasnya pascabencana,” ujar Ari.

Kementerian UMKM menilai kanal digital dapat membantu pelaku usaha mempertahankan aktivitas penjualan ketika kondisi pascabencana membatasi pemasaran secara langsung.

Pendekatan tersebut juga memberi kesempatan bagi produk lokal untuk menjangkau konsumen di wilayah yang lebih luas.

Ribuan UMKM Sudah Bergabung dalam Program

Hingga 26 Agustus 2026, sebanyak 4.425 UMKM terdampak bencana telah tercatat bergabung dalam landing page UMKM Sumatera Bangkit.

Program tersebut juga telah menampilkan 2.128 produk lokal. Data yang disampaikan Kementerian UMKM mencatat aktivitas transaksi mencapai 40,63 juta dengan nilai lebih dari Rp32 juta.

Angka tersebut menjadi gambaran awal pemanfaatan kanal digital dalam mendukung pemasaran produk UMKM terdampak bencana.

Kementerian UMKM berharap semakin banyak pelaku usaha memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mempertahankan penjualan sekaligus memperluas basis konsumen.

Ari mengajak pelaku UMKM tidak ragu masuk ke ekosistem perdagangan digital.

“Karena itu, UMKM terdampak bencana harus berani masuk ekosistem digital dan e-commerce untuk memperluas pasar. Konsumen kini semakin mengandalkan belanja daring,” kata Ari.

Pendampingan Digital Menjangkau Sejumlah Daerah

Program pendampingan tidak hanya berlangsung di Pidie Jaya. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilakukan di Banda Aceh, Medan, Padang, dan Pidie pada 10 September 2026.

Kementerian UMKM juga menjadwalkan pendampingan di Tapanuli Tengah pada 22 September 2026.

Rangkaian kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk memahami cara menggunakan platform digital. Materi pendampingan mencakup pembuatan akun marketplace hingga strategi promosi produk.

Education Specialist Tokopedia dan TikTok Shop Surya Sastriando turut memberikan edukasi kepada peserta. Materi mencakup proses bergabung dengan landing page dan pemanfaatan kampanye Beli Lokal.

Pendampingan juga membahas strategi promosi untuk membantu pelaku usaha menarik perhatian konsumen secara digital.

UMKM Wajib Memenuhi Sejumlah Persyaratan

Pelaku usaha dari tiga provinsi terdampak dapat mengikuti program UMKM Sumatera Bangkit. Namun, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum produk masuk ke kanal tersebut.

Produk yang dipasarkan harus merupakan produk lokal. Pelaku usaha juga perlu memastikan proses produksinya berasal dari wilayah usaha yang memenuhi ketentuan program.

Selain itu, pemilik usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan akun marketplace aktif.

Peserta juga diwajibkan terdaftar dalam aplikasi SAPA UMKM. Sistem tersebut digunakan Kementerian UMKM untuk memantau perkembangan usaha peserta secara berkala.

Untuk bergabung, pelaku usaha membuat akun penjual di Tokopedia atau TikTok Shop. Setelah itu, pemilik usaha mengisi formulir pendaftaran yang disediakan platform.

Persyaratan tersebut dirancang agar data UMKM peserta dapat terhubung dengan sistem pendampingan pemerintah. Integrasi ini juga membantu pemantauan proses pemulihan usaha setelah bencana.

Pelaku Usaha Mulai Melihat Manfaat Pemasaran Digital

Program pendampingan mendapat respons dari pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan di Pidie Jaya.

Jarjani, pelaku usaha garam dari Desa Lancang Paru, menjadi salah satu peserta yang memanfaatkan pendampingan. Ia menilai dukungan tersebut membantu proses pemulihan usaha setelah terdampak bencana.

Pengalaman serupa disampaikan Bagas Pradipta, pemilik usaha kopi di Desa Meureuduyang. Menurut Bagas, materi pemasaran digital memberikan pengetahuan baru mengenai cara memperluas jangkauan produk.

“Lewat sosialisasi ini, saya jadi bisa mendapatkan wawasan tentang cara pemasaran produk yang lebih luas,” ujar Bagas.

Sementara itu, Khairunisa, penjual risol sayur dari Blang Cut, Pidie Jaya, melihat landing page tersebut sebagai tambahan kanal penjualan.

Menurutnya, akses pemasaran digital dapat membantu produknya menjangkau pembeli yang lebih luas. Kanal tersebut juga diharapkan mendukung keberlangsungan penjualan dan membantu menjaga harga produk sesuai kondisi pasar.

Klinik UMKM Bangkit Berikan Pendampingan Lebih Luas

Dukungan pemerintah tidak hanya berfokus pada pemasaran. Kementerian UMKM juga mengoperasikan Klinik UMKM Bangkit di tiga provinsi yang terdampak bencana.

Klinik tersebut memberikan pendampingan dalam sejumlah aspek usaha. Fokusnya mencakup pembiayaan, pemasaran, produksi, dan upaya mengembalikan kegiatan bisnis ke kondisi normal.

Setiap klinik diperkuat tiga tenaga pendamping. Mereka membantu pelaku usaha mengakses relaksasi pinjaman dan memenuhi kebutuhan modal.

Pendamping juga membantu UMKM yang masih berproduksi memperoleh akses pasar. Sementara bagi usaha yang berhenti berproduksi akibat bencana, pendamping menyiapkan alternatif solusi sesuai kondisi masing-masing.

Model pendampingan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan UMKM membutuhkan dukungan yang lebih luas daripada sekadar membuka kanal penjualan.

Pemerintah Daerah Ikut Mendukung Pemulihan UMKM

Pemerintah Aceh turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Klinik UMKM Bangkit. Pemerintah daerah menyatakan kesiapan berkontribusi dalam berbagai program pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha terdampak bencana.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting karena kondisi UMKM berbeda di setiap wilayah. Pemulihan produksi, distribusi, pembiayaan, dan pemasaran membutuhkan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

Kehadiran platform digital kemudian melengkapi dukungan tersebut dari sisi pemasaran. Produk yang sudah kembali diproduksi dapat diperkenalkan kepada konsumen melalui kanal digital.

Dengan demikian, pemulihan usaha dapat berjalan melalui beberapa jalur secara bersamaan. Pelaku usaha mendapat pendampingan untuk memperbaiki kapasitas produksi sekaligus memperoleh peluang menjual produknya melalui pasar digital.

Pasar Digital Jadi Bagian dari Pemulihan Ekonomi

Kementerian UMKM menempatkan digitalisasi sebagai salah satu instrumen untuk membantu UMKM bangkit setelah bencana.

Landing page UMKM Sumatera Bangkit memberikan ruang bagi produk lokal dari wilayah terdampak untuk ditemukan konsumen. Sementara Klinik UMKM Bangkit menyediakan pendampingan untuk aspek usaha yang lebih luas.

Keberhasilan program ke depan tidak hanya dapat dilihat dari jumlah UMKM yang terdaftar. Pertumbuhan transaksi, keberlanjutan produksi, peningkatan pendapatan, dan perluasan konsumen juga menjadi indikator penting.

Kolaborasi dengan platform digital dapat memberikan manfaat lebih besar apabila dibarengi pendampingan yang berkelanjutan. Pelaku UMKM juga perlu meningkatkan kemampuan mengelola toko daring, membuat promosi, dan menjaga kualitas produk.

Ari menegaskan fasilitas tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha terdampak bencana.

“Klinik UMKM Bangkit harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin agar UMKM kembali pulih. Sementara fasilitas landing page akan memperluas jangkauan pembelian produk-produk UMKM yang terdampak bencana,” kata Ari.

Ke depan, sinergi pemerintah, pemerintah daerah, dan platform digital diharapkan dapat membantu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di wilayah terdampak. Akses pasar yang lebih luas menjadi salah satu fondasi agar UMKM dapat kembali berproduksi dan menjaga keberlanjutan usahanya.

Baca Juga “Pegadaian dorong UMKM naik kelas lewat Program GEMILANG“

The post Kementerian UMKM dan TikTok Shop Buka Pasar Digital UMKM appeared first on optigrowth.id.

Komisi VII DPR RI mendorong percepatan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Timur. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat mutu produk sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih luas.

Upaya itu dibahas dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI di Balikpapan. Kegiatan tersebut melibatkan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Balikpapan, dan PT Sucofindo (Persero).

Dorongan sertifikasi menjadi bagian dari perhatian Komisi VII terhadap penguatan standardisasi produk daerah. Sertifikasi diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan usaha.

Baca Juga “Tak Cukup Jualan dari Rumah, Erwin Upayakan UMKM Kota Bandung Masuk Pasar Digital“

Sertifikasi SNI Didorong untuk Memperluas Pasar UMKM

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan standar mutu menjadi salah satu instrumen penting bagi produk UMKM untuk meningkatkan daya saing.

Menurutnya, produk dengan standar yang jelas memiliki peluang lebih besar membangun kepercayaan konsumen. Pemenuhan standar juga dapat membantu pelaku usaha memasuki jaringan pemasaran yang memiliki persyaratan mutu tertentu.

Chusnunia mencontohkan salah satu pelaku usaha yang mengalami peningkatan omzet setelah memperoleh sertifikasi standar. Pertumbuhan penjualan tersebut disebut mencapai lebih dari 70 persen.

“Salah satu pelaku usaha bahkan mencatatkan peningkatan omzet penjualan lebih dari 70 persen setelah produknya berhasil mengantongi sertifikasi standar,” ujar Chusnunia.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa standardisasi dapat berkaitan langsung dengan pengembangan pasar. Namun, dampaknya tetap bergantung pada jenis produk, kesiapan usaha, kualitas pemasaran, dan kemampuan pelaku usaha memenuhi permintaan pasar.

Komisi VII Soroti Kendala Biaya dan Fasilitas Pengujian

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII juga menyoroti hambatan yang masih dihadapi UMKM ketika mengurus sertifikasi.

Biaya pengujian menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Pelaku usaha skala kecil dapat menghadapi beban biaya yang relatif besar ketika harus memenuhi sejumlah persyaratan teknis.

Ketersediaan laboratorium pengujian di daerah juga menjadi tantangan. Keterbatasan fasilitas dapat membuat proses pengujian membutuhkan waktu dan biaya tambahan.

Karena itu, dukungan pemerintah dan lembaga terkait dinilai penting untuk memperluas akses UMKM terhadap fasilitas standardisasi. Pendampingan juga diperlukan agar pelaku usaha memahami persyaratan sejak tahap awal.

Komisi VII sebelumnya telah mendorong perluasan program sertifikasi SNI untuk UMKM. Pada Juni 2026, Komisi VII dan BSN menyepakati peningkatan cakupan program dari 105 menjadi 1.050 sertifikasi SNI.

Sucofindo Siapkan Pendampingan Teknis bagi Pelaku Usaha

Direktur Operasi PT Sucofindo Dani Pramantyo menyatakan kesiapan perusahaan untuk mendukung pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan standardisasi.

Dukungan tersebut mencakup sejumlah layanan, mulai dari inspeksi dan pengujian hingga sertifikasi serta konsultasi teknis.

Sucofindo memang menyediakan layanan sertifikasi produk untuk berbagai kelompok produk. Proses sertifikasi dapat meliputi evaluasi, audit, pengambilan contoh, pengujian, serta penilaian terhadap kesesuaian produk dengan standar yang berlaku.

Dani juga menyampaikan pemanfaatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR untuk membantu meringankan biaya pengujian bagi UMKM yang dinilai memiliki potensi pengembangan.

Skema tersebut dapat menjadi salah satu bentuk dukungan bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan biaya. Pendampingan tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan produk yang akan disertifikasi.

SNI Berperan dalam Mutu dan Perlindungan Konsumen

Sertifikasi SNI bukan sekadar tanda administratif pada produk. Sertifikasi merupakan bentuk pemastian dari pihak ketiga independen bahwa produk dan proses pendukungnya memenuhi persyaratan standar tertentu.

Sucofindo menjelaskan sertifikasi produk dapat membantu memastikan proses pengujian, pengendalian, dan pengawasan berjalan sesuai persyaratan. Sertifikasi juga dapat mendukung perlindungan konsumen serta meningkatkan daya saing produk yang memenuhi standar.

Namun, penerapan standardisasi perlu mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha. Proses yang terlalu sulit atau mahal berpotensi menjadi hambatan bagi UMKM yang baru berkembang.

Karena itu, kebijakan sertifikasi perlu berjalan bersama pendampingan, akses fasilitas pengujian, serta dukungan pembiayaan. Pendekatan tersebut dapat membantu menjaga kualitas tanpa mengurangi ruang UMKM untuk bertumbuh.

Komisi VII Tekankan Manfaat SNI bagi Pertumbuhan Usaha

Perhatian terhadap manfaat sertifikasi juga muncul dalam pembahasan Komisi VII mengenai standardisasi nasional. Chusnunia sebelumnya menekankan perlunya melihat dampak SNI terhadap produktivitas industri, daya saing ekspor, dan perlindungan konsumen.

Anggota Komisi VII Siti Mukaromah juga menyampaikan bahwa pendampingan SNI perlu menghasilkan dampak yang terukur bagi UMKM. Menurutnya, program tersebut idealnya berkontribusi terhadap peningkatan omzet dan perluasan pasar, bukan sekadar menambah jumlah sertifikat.

Perspektif tersebut menempatkan sertifikasi sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha. Setelah memperoleh SNI, pelaku UMKM tetap membutuhkan akses pasar, pembiayaan, peningkatan kapasitas produksi, dan penguatan pemasaran.

Sinergi Pemerintah dan BUMN Perlu Diperkuat

Percepatan sertifikasi SNI UMKM di Kalimantan Timur membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BSN, DPR, dan lembaga jasa sertifikasi memiliki peran berbeda dalam ekosistem tersebut.

Pemerintah daerah dapat membantu mengidentifikasi pelaku usaha potensial. Lembaga standardisasi dapat memberikan pembinaan dan memastikan persyaratan terpenuhi.

Sementara itu, lembaga pengujian dan sertifikasi dapat membantu proses teknis sesuai ruang lingkup layanan. Sucofindo sendiri menyediakan layanan sertifikasi, inspeksi, pengujian, analisis, konsultasi, dan pelatihan untuk berbagai kebutuhan bisnis.

Sinergi tersebut diharapkan membuat akses standardisasi lebih mudah bagi UMKM Kaltim. Produk daerah yang memenuhi standar kemudian memiliki landasan mutu yang lebih kuat untuk memasuki pasar yang lebih luas.

Pada akhirnya, percepatan sertifikasi SNI perlu diikuti pengukuran manfaat setelah sertifikat diperoleh. Indikator seperti peningkatan omzet, perluasan distribusi, penyerapan tenaga kerja, dan akses pasar dapat menjadi ukuran keberhasilan program.

Dengan pendekatan tersebut, standardisasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian mutu. SNI juga dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi UMKM Kalimantan Timur dalam persaingan pasar nasional dan peluang ekspor.

Baca Juga “Pegadaian Kanwil VI Sulselbarra Maluku Dorong UMKM Naik Kelas Melalui Pelatihan Barista di Mall Nipah Makassar“

The post Komisi VII DPR-Sucofindo Percepat Sertifikasi SNI UMKM Kaltim appeared first on optigrowth.id.

Workshop berlangsung pada 11-12 September 2026 di Aula Kantor Communication, Relations & CSR Kilang Dumai. Sebanyak 30 perwakilan dari sembilan kelompok mitra binaan mengikuti kegiatan tersebut.

Program ini menjadi bagian dari upaya Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai mendorong kemandirian masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Peserta mendapatkan pembekalan yang dapat diterapkan langsung dalam pengembangan bisnis.

Literasi Digital Membantu UMKM Menghadapi Persaingan Pasar
Perkembangan kanal digital memberikan peluang bagi UMKM untuk menjangkau konsumen secara lebih luas. Namun, pelaku usaha juga perlu memahami cara membangun identitas merek dan menyajikan produk secara menarik.

Baca Juga “Kuthobedah Tempo Doeloe, Ruang Warga Hidupkan Budaya, Kreativitas, dan UMKM“

Workshop tersebut memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan teknologi digital untuk kebutuhan bisnis. Materinya diarahkan pada penguatan branding, pembuatan konten, serta pengembangan katalog produk.

Kemampuan tersebut penting karena pemasaran digital tidak hanya membutuhkan kehadiran di berbagai platform. UMKM juga perlu menyampaikan keunggulan produk secara konsisten agar mudah dikenali calon konsumen.

Pertamina Patra Niaga Dorong Kemandirian Kelompok Binaan
Area Manager Communication, Relations, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Dumai, Tengku Muhammad Rum, mengatakan pelatihan tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas kelompok binaan.

“Bagi kami, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pertamina untuk terus mendorong kemandirian masyarakat, khususnya kelompok binaan, agar mampu berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” ujar Muhammad Rum.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi salah satu instrumen bagi kelompok binaan untuk mengembangkan usaha. Pendekatan tersebut sekaligus mendukung keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.

Pertamina dan PCR Bekali Peserta dengan Praktik Branding
Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai menyelenggarakan workshop tersebut bersama Politeknik Caltex Riau (PCR). Kolaborasi ini menghadirkan materi yang menggabungkan pemahaman konsep dengan praktik pembuatan materi promosi.

Peserta mempelajari cara membangun identitas merek dan menghasilkan konten promosi. Mereka juga mengikuti praktik pembuatan foto serta video produk untuk kebutuhan pemasaran digital.

Materi tersebut disampaikan oleh Jan Alif Kreshna, S.S.T., M.Sc. dan Anggy Trisnadoli, M.T. Kegiatan turut melibatkan mahasiswa PCR untuk mendukung proses pembelajaran peserta.

Katalog Produk Menjadi Fokus Penguatan Nilai Jual
Selain branding dan produksi konten, peserta mendapatkan materi mengenai strategi penataan serta penyajian produk. Penataan katalog menjadi bagian penting karena calon konsumen membutuhkan informasi produk yang jelas dan menarik.

Melalui praktik tersebut, UMKM diharapkan mampu menghasilkan katalog digital yang lebih informatif. Tampilan produk yang lebih baik juga dapat membantu meningkatkan daya tarik dan nilai jual produk.

Pendekatan berbasis praktik memberikan kesempatan bagi peserta untuk langsung menerapkan materi. Hasil pembelajaran dapat menjadi aset pemasaran yang digunakan setelah workshop selesai.

Kolaborasi Pertamina Patra Niaga dan PCR Berlanjut
Workshop literasi digital tersebut juga memperkuat hubungan antara Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai dan Politeknik Caltex Riau. Kedua pihak sebelumnya telah menjalankan kolaborasi dalam pengembangan inovasi untuk masyarakat.

Pengembangan SIMINAH Jadi Bagian dari Sinergi
Salah satu hasil kerja sama Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai dan PCR adalah pengembangan SIMINAH atau Sistem Monitoring Minyak Jelantah.

Aplikasi tersebut menjadi bagian dari upaya mengembangkan solusi berbasis teknologi. Ke depan, kolaborasi pengembangan SIMINAH akan kembali diarahkan agar manfaatnya dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Pengalaman tersebut menjadi dasar untuk memperkuat kerja sama di bidang pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan teknologi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan kelompok binaan dan tantangan yang mereka hadapi.

Pertamina Targetkan Dampak Pemberdayaan yang Berkelanjutan
Muhammad Rum menyampaikan apresiasi kepada PCR atas sinergi yang telah terjalin. Ia berharap kolaborasi tersebut terus berkembang melalui berbagai inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan hari ini, kami berharap kolaborasi tersebut dapat terus berlanjut dan berkembang, khususnya dalam meningkatkan literasi digital kelompok binaan, memperkuat branding, memperluas akses pasar, serta mendukung keberlanjutan usaha mereka,” pungkasnya.

Harapan tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan tidak berhenti pada pelaksanaan pelatihan. Penguatan kapasitas perlu diikuti dengan penerapan pengetahuan dan pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Digitalisasi Perkuat Daya Saing UMKM Binaan Kilang Dumai
Workshop yang diikuti 30 peserta dari sembilan kelompok binaan tersebut menjadi salah satu langkah Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai dalam memperkuat kemampuan UMKM menghadapi perubahan pasar.

Literasi digital, branding, konten promosi, dan katalog produk menjadi keterampilan yang semakin relevan bagi pelaku usaha. Kombinasi keterampilan tersebut dapat membantu UMKM membangun identitas sekaligus menjangkau konsumen melalui kanal digital.

Bagi Pertamina Patra Niaga, pemberdayaan UMKM menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian masyarakat di sekitar wilayah operasional. Program tersebut juga mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Ke depan, keberlanjutan kolaborasi dengan institusi pendidikan seperti PCR dapat membuka ruang bagi pengembangan solusi digital lainnya. Pendekatan tersebut berpotensi memperluas manfaat program sekaligus mendorong UMKM binaan semakin siap bersaing di pasar.

Melalui penguatan literasi digital dan kolaborasi lintas sektor, Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai menempatkan pengembangan kapasitas UMKM sebagai bagian dari agenda pemberdayaan masyarakat. Upaya ini diharapkan membantu lebih banyak pelaku usaha tumbuh, mandiri, dan memperluas pasar.

Baca Juga “Bangka Tengah Gandeng Kemenkeu Kembangkan UMKM“

The post Pertamina Patra Niaga Dorong UMKM Dumai Go Digital appeared first on optigrowth.id.

Perjalanan ini dimulai pada 14 September 2017. Sejak saat itu, UKMIndonesia.id berkembang dari media informasi bisnis menjadi ekosistem digital yang menghubungkan UMKM dengan pengetahuan, peluang, program pendukung, dan komunitas.

5.600+ Artikel Edukasi Menjangkau 9,6 Juta Pembaca
Selama sembilan tahun, UKMIndonesia.id telah memproduksi dan mempublikasikan lebih dari 5.600 artikel edukasi. Konten tersebut membahas berbagai kebutuhan pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis.

Baca Juga “Geliatkan Ekonomi Lokal, Ratusan UMKM Banyuwangi Sambut Gembira Soekarno Run“

Topiknya mencakup Kamus Bisnis, Cerita Inspirasi, Peluang Pasar, Potensi Ekspor, wawasan bisnis, serta informasi mengenai program pendukung UMKM.

Konten tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha pada berbagai tahap perkembangan. Informasi tersedia bagi mereka yang baru memulai bisnis hingga UMKM yang bersiap memperluas pasar.

Hingga usia ke-9, konten UKMIndonesia.id telah menjangkau lebih dari 9,6 juta pembaca unik sejak pertama kali hadir.

Angka tersebut menunjukkan adanya kebutuhan yang kuat terhadap informasi bisnis yang mudah diakses. Trafik organik dari mesin pencari dan kunjungan langsung juga menjadi bagian penting dari pertumbuhan audiens UKMIndonesia.id.

Jangkauan Digital Berkembang di Berbagai Platform
Pertumbuhan UKMIndonesia.id tidak hanya terlihat melalui website. Ekosistem digitalnya juga berkembang melalui media sosial dan kanal komunikasi yang menjangkau komunitas UMKM.

Akun Instagram @ukmindonesia.id telah memiliki lebih dari 231.000 pengikut. Kanal tersebut mencatat lebih dari 900.000 views per bulan dan lebih dari 45.000 interaksi setiap bulan.

WhatsApp Channel UKMIndonesia.id juga telah mencapai lebih dari 890.000 pengikut. Kanal ini mencatat rata-rata lebih dari 400 klik tautan.

Sementara itu, akun TikTok @RonaNusa telah mengumpulkan lebih dari 35.000 pengikut. Akun tersebut juga mencatat lebih dari 180.000 likes dan 10 juta views.

Perkembangan lintas platform tersebut memperluas cara UMKM memperoleh informasi. Pelaku usaha dapat mengakses pengetahuan melalui artikel, media sosial, kanal pesan, maupun aktivitas komunitas.

Trafik Organik Menunjukkan Kebutuhan Informasi UMKM
Salah satu karakteristik perjalanan UKMIndonesia.id adalah kuatnya kontribusi organic search dan direct traffic. Sebagian besar kunjungan tidak berasal dari iklan berbayar.

Pola tersebut menunjukkan bahwa pembaca menemukan dan kembali mengakses konten UKMIndonesia.id berdasarkan kebutuhan informasi mereka. Mesin pencari menjadi salah satu pintu utama bagi pelaku usaha untuk menemukan materi yang relevan.

Jangkauan pembaca juga tidak berhenti di Indonesia. Sebagian pembaca mengakses konten berbahasa Inggris dari berbagai wilayah.

Perkembangan ini membuka peluang bagi UKMIndonesia.id untuk memperluas distribusi pengetahuan mengenai UMKM Indonesia. Konten digital dapat menjadi sarana memperkenalkan potensi usaha lokal kepada audiens yang lebih luas.

Dari Media Informasi Menjadi Ekosistem Pendukung UMKM
Sembilan tahun perjalanan UKMIndonesia.id tidak hanya berfokus pada produksi konten. Platform ini juga mengembangkan berbagai aktivitas untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan pengetahuan dan peluang pengembangan usaha.

Program yang dijalankan mencakup pelatihan, pendampingan, kurasi, business matching, newsletter, serta pengembangan komunitas wirausaha.

Hingga saat ini, newsletter UKMIndonesia.id telah memiliki lebih dari 48.000 subscriber. Program yang diselenggarakan juga telah melibatkan lebih dari 14.600 peserta.

Di sisi komunitas, UKMIndonesia.id telah menghimpun lebih dari 7.500 member dari 37 provinsi di Indonesia.

Data tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan UMKM tidak hanya berkaitan dengan informasi. Pelaku usaha juga membutuhkan jejaring, pendampingan, akses pasar, dan kesempatan berkolaborasi.

Komunitas Menjadi Bagian Penting Perjalanan UMKM
Di balik pertumbuhan jumlah pembaca dan anggota komunitas, terdapat pengalaman pelaku UMKM yang memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mengembangkan usaha mereka.

UKMIndonesia.id menempatkan komunitas sebagai bagian dari proses tersebut. Interaksi antarpelaku usaha dapat membuka ruang untuk berbagi pengalaman, memperluas jaringan, dan menemukan peluang kolaborasi.

Pendekatan ini juga memperkuat peran media digital sebagai bagian dari ekosistem kewirausahaan. Informasi yang tersedia secara online dapat menjadi langkah awal sebelum pelaku usaha mengikuti program atau membangun kemitraan.

Dengan demikian, keberhasilan perjalanan sembilan tahun tidak hanya dapat dilihat dari jumlah artikel atau pembaca. Dampaknya juga berkaitan dengan kemampuan platform dalam menciptakan akses dan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan UMKM.

Kolaborasi Menjadi Fondasi Pengembangan Ekosistem
Perjalanan UKMIndonesia.id melibatkan berbagai pihak. Tim internal, mitra pemerintah, korporasi, NGO, dan komunitas UMKM memiliki peran dalam memperluas manfaat yang dapat diterima pelaku usaha.

Kolaborasi tersebut memungkinkan informasi mengenai program, peluang pasar, edukasi bisnis, dan potensi ekspor menjangkau lebih banyak pelaku UMKM.

Bagi UMKM, akses terhadap informasi yang tepat dapat membantu proses pengambilan keputusan. Pelaku usaha dapat memahami peluang, mempersiapkan bisnis, dan memilih program pengembangan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Karena itu, membangun ekosistem UMKM membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Media, komunitas, pemerintah, dunia usaha, dan pelaku UMKM dapat saling melengkapi dalam menciptakan akses yang lebih luas.

Memasuki Tahun Ke-10 dengan Fokus pada Akses dan Kolaborasi
Sembilan tahun menjadi momentum bagi UKMIndonesia.id untuk mengevaluasi perjalanan sekaligus mempersiapkan langkah berikutnya. Pertumbuhan audiens dan komunitas menjadi modal untuk memperluas kontribusi terhadap UMKM Indonesia.

Membuka Lebih Banyak Akses bagi UMKM
Ke depan, UKMIndonesia.id ingin terus memperluas akses informasi dan pengetahuan bagi pelaku UMKM. Fokus tersebut mencakup edukasi bisnis, peluang pasar, program pendukung, serta informasi terkait ekspor.

Kebutuhan UMKM akan informasi juga terus berubah mengikuti perkembangan teknologi dan pasar. Karena itu, penyajian konten perlu terus menyesuaikan kebutuhan pelaku usaha dan perkembangan ekosistem bisnis.

Memperkuat Kolaborasi dan Kesiapan Pasar Global
UKMIndonesia.id juga menargetkan lebih banyak kolaborasi yang dapat membantu UMKM berkembang. Business matching, kurasi, pendampingan, dan penguatan komunitas menjadi bagian dari upaya tersebut.

Bagi UMKM yang telah memiliki fondasi bisnis kuat, perluasan pasar menjadi tahap penting berikutnya. Kesiapan produk, kapasitas produksi, kualitas, legalitas, dan pemahaman pasar menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Perjalanan menuju pasar global membutuhkan proses yang berkelanjutan. Ekosistem informasi dan komunitas dapat membantu pelaku usaha memahami tahapan tersebut secara lebih terarah.

Sembilan tahun UKMIndonesia.id menunjukkan bahwa perjalanan mendampingi UMKM membutuhkan konsistensi dan kolaborasi. Lebih dari 5.600 artikel dan 9,6 juta pembaca menjadi bagian dari perjalanan tersebut.

Memasuki tahun ke-10, UKMIndonesia.id memiliki peluang untuk memperluas perannya sebagai rumah digital bagi UMKM Indonesia. Tujuannya tetap sama: membantu lebih banyak pelaku usaha memperoleh akses, membangun kolaborasi, naik kelas, dan siap bersaing di pasar global.

Selamat ulang tahun ke-9 untuk UKMIndonesia.id. Perjalanan ini bukan hanya tentang pencapaian sebuah platform, tetapi juga tentang tumbuhnya ekosistem yang terus memberi ruang bagi UMKM Indonesia untuk berkembang.

Baca Juga “Wesly dorong HPMI berperan kembangkan UMKM Pematangsiantar“

The post 9 Tahun UKMIndonesia.id, 9,6 Juta Pembaca Dampingi UMKM Naik Kelas appeared first on optigrowth.id.