SetWapres Ajak Kolaborasi Penguatan UMKM Kelompok Perempuan
Sekretariat Wakil Presiden (SetWapres) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dikelola oleh perempuan. Hal ini disampaikan dalam forum Silaturahmi dan Dialog Kolaborasi yang digelar di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, pada Selasa, 11 Maret 2026. Forum tersebut bertujuan untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi perempuan dan menguatkan sektor UMKM melalui sinergi berbagai pihak.
Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penguatan UMKM Perempuan
Forum ini merupakan bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Tina Talisa, Staf Khusus Wakil Presiden, mengatakan bahwa keberhasilan penguatan UMKM perempuan sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga, dunia usaha, dan organisasi masyarakat. Ia mengungkapkan, forum tersebut diadakan untuk menyatukan langkah dalam mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan perempuan agar berjalan lebih terkoordinasi dan berdampak nyata.
baca juga”Strategi Promosi UMKM Ramadan: Maksimalkan Keuntungan di Bulan Suci“
Tina Talisa menambahkan bahwa penguatan ekonomi perempuan sangat penting karena perempuan memiliki potensi besar untuk membawa perubahan. “Tujuan kami adalah mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama dalam meningkatkan daya saing produk dan memperluas akses pasar,” ujar Tina.
Tantangan dalam Penguatan UMKM: Indikator Kenaikan Kelas
Salah satu tantangan besar dalam penguatan UMKM adalah belum adanya indikator yang jelas terkait “kenaikan kelas” bagi usaha mikro ke usaha kecil dan seterusnya. Tina menyoroti bahwa pengusaha UMKM sering kali kesulitan mendefinisikan kapan usaha mereka benar-benar “naik kelas.”
“Bagaimana kita mendefinisikan naik kelas? Apakah berdasarkan jumlah pegawai, aset, omzet, atau literasi keuangan? Ini masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan,” jelas Tina. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu ada sistem yang lebih jelas untuk menilai perkembangan UMKM, agar mereka dapat mendapatkan dukungan yang tepat sesuai dengan level usaha yang mereka jalani.
Proporsi Wirausaha Perempuan Masih Terbilang Rendah
Dalam diskusi tersebut, Maliki, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, mengungkapkan bahwa proporsi wirausaha perempuan di Indonesia masih terbilang rendah. “Saat ini, proporsi wirausaha perempuan di Indonesia hanya sekitar 37%. Ini angka yang masih jauh dari harapan,” ujar Maliki.
Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih besar dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia usaha. Dengan kolaborasi yang kuat, harapannya, angka tersebut dapat meningkat dan menciptakan lebih banyak peluang ekonomi bagi perempuan di berbagai sektor.
Pentingnya Legalitas Usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB)
Riyatno, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kemeninves/BKPM, menekankan bahwa legalitas usaha menjadi hal yang sangat penting bagi pelaku UMKM, khususnya usaha mikro. Riyatno mengajak semua pihak untuk mendukung pelaku usaha mikro agar mereka memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang dapat memperlancar akses mereka ke berbagai fasilitas dan dukungan usaha.
“Kami mengajak stakeholders untuk bekerja sama dalam mendorong para pelaku UMKM, khususnya yang mikro, agar mereka bisa memiliki NIB. Ini penting untuk mengakses berbagai insentif dan fasilitas,” kata Riyatno.
Kontribusi Ekonomi Perempuan: Masih Banyak Tantangan
Nashrul Wajdi, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, mengungkapkan bahwa meskipun perempuan di Indonesia berperan penting dalam sektor ekonomi, kontribusi mereka belum sepenuhnya optimal. Banyak perempuan yang bekerja karena kebutuhan, bukan karena pilihan. Ini menjadi pekerjaan rumah besar untuk memastikan kontribusi perempuan dapat lebih signifikan dan berdampak.
“Perempuan-perempuan kita bekerja bukan hanya karena pilihan, tetapi seringkali karena keterpaksaan. Apakah kontribusi mereka cukup memberikan dampak yang diharapkan?” ungkap Nashrul. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang mendukung agar perempuan bisa bekerja dengan lebih terberdayakan dan tidak hanya sebagai pekerja yang terpaksa.
Peran Perempuan dalam Dunia Usaha: Tidak Kalah dari Laki-laki
Ketua Umum DPP IWAPI, Nita Yudi, menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam dunia usaha dan tidak kalah dengan laki-laki dalam menghadapi tantangan. Ia menyatakan bahwa perempuan adalah sosok yang tangguh dan mampu bertahan di tengah kesulitan.
“Perempuan juga harus berusaha, tidak hanya laki-laki. Kita lihat bahwa perempuan paling kuat, paling berjuang,” tegas Nita. Hal ini mencerminkan semangat juang perempuan yang semakin diakui dalam dunia usaha, meskipun mereka sering menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan laki-laki.
Sertifikasi Halal sebagai Daya Saing Produk
Selain itu, Euis Amalia, Ketua Bidang Pendidikan MPP Perempuan ICMI, menyoroti pentingnya sertifikasi halal untuk produk-produk UMKM, termasuk yang dikelola oleh perempuan. Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan daya saing produk, tetapi juga memberi jaminan kualitas dan keamanan bagi konsumen.
“Tidak ada pengecualian, semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal, termasuk produk yang berasal dari luar negeri,” kata Euis. Hal ini menjadi perhatian serius karena dengan adanya sertifikasi halal, produk UMKM perempuan dapat lebih dipercaya dan memiliki pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.
Dukungan Ekosistem untuk Pengusaha Perempuan
Mellisa Hamid, Ketua Badan Otonom Womenpreneur BPP HIPMI, menekankan pentingnya ekosistem yang mendukung bagi pengusaha perempuan. Menurutnya, banyak pengusaha perempuan yang membutuhkan dukungan sistemik agar usaha mereka bisa berkembang secara optimal.
“Banyak pengusaha perempuan yang butuh dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi bisnis. Kami juga membutuhkan wadah yang sehat untuk berkembang,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha perempuan tidak hanya butuh pelatihan dan bantuan finansial, tetapi juga ekosistem yang mendukung perkembangan usaha mereka.
Penutupan: Sinergi untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Forum Silaturahmi dan Dialog Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa penguatan UMKM perempuan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan.
Dengan adanya komitmen bersama dari berbagai pihak, diharapkan pengusaha perempuan dapat mengatasi tantangan yang ada, meningkatkan daya saing produk mereka, dan memperoleh akses yang lebih luas ke pasar. Membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan membutuhkan kontribusi aktif dari perempuan di seluruh sektor ekonomi, dan forum ini menjadi langkah awal yang penting menuju tujuan tersebut.
Data dan dukungan lebih lanjut akan terus dibutuhkan agar ekonomi perempuan di Indonesia dapat tumbuh secara lebih merata dan memberi dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
baca juga”Bank Raya Perkuat Digitalisasi UMKM dan Brand Lokal di Lala Market 2026“
