MENKOP DORONG PRODUK UMKM MASUK KOPERASI DESA UNTUK PERKUAT EKONOMI RAKYAT
Integrasi UMKM dan Koperasi Jadi Strategi Perluas Pasar dan Tingkatkan Daya Saing
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pentingnya menjadikan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai prioritas utama dalam gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Langkah ini dinilai sebagai strategi konkret untuk memperkuat distribusi produk lokal sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha di tingkat daerah.
Baca Juga “53 Stan Pameran Produk UMKM Meriahkan Hari Jadi ke-477 Kabupaten Jepara“
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri pengukuhan pimpinan Dewan Koperasi Indonesia wilayah Jawa Tengah dalam Rapat Kerja Wilayah 2026 di Semarang. Dalam kesempatan itu, pemerintah menekankan bahwa koperasi harus bergerak lebih progresif dan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan.
Ferry menjelaskan bahwa koperasi perlu masuk ke tahap operasional yang lebih nyata dengan mengembangkan kolaborasi usaha yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Salah satu fokus utama adalah mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai distribusi koperasi, sehingga produk lokal memiliki akses pasar yang lebih luas dan berkelanjutan.
Menurutnya, koperasi memiliki potensi besar untuk menjadi pusat distribusi sekaligus penggerak ekonomi lokal. Dengan jaringan yang tersebar hingga tingkat desa, koperasi dapat membantu pelaku UMKM menjangkau konsumen secara lebih efektif, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pasar tradisional.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya keterlibatan koperasi dalam sektor produksi. Ferry menilai bahwa koperasi dapat mendorong masyarakat untuk memproduksi kebutuhan sehari-hari secara mandiri, seperti produk kebersihan dan makanan olahan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian daerah.
“Koperasi harus hadir dalam seluruh rantai ekonomi, mulai dari produksi hingga distribusi. Dengan begitu, manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam pengembangan koperasi modern. Provinsi ini dinilai menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, terutama dalam pembentukan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta penguatan ekosistem usaha berbasis komunitas.
Ferry berharap kepengurusan baru Dekopin wilayah Jawa Tengah dapat bekerja sejalan dengan kebijakan Kementerian Koperasi. Sinergi ini dinilai penting untuk menghidupkan kembali peran koperasi sebagai badan usaha yang aktif, produktif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan bahwa koperasi harus menjadi pusat pendampingan ekonomi rakyat. Ia melihat koperasi sebagai solusi untuk membantu pelaku UMKM naik kelas melalui akses pembiayaan, pelatihan, dan penguatan jaringan usaha.
Menurutnya, koperasi dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih sehat dibandingkan skema informal yang seringkali membebani masyarakat. Selain itu, koperasi juga memiliki peran penting dalam mendorong transformasi digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ahmad Luthfi juga mendorong Dekopin wilayah Jawa Tengah untuk lebih aktif dalam melakukan advokasi, penguatan jaringan usaha, serta perlindungan terhadap koperasi dan anggotanya. Ia berharap kepengurusan baru dapat membawa perubahan positif bagi perkembangan koperasi di daerah.
Data dari Dinas Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki lebih dari 19 ribu koperasi aktif dengan jumlah anggota mencapai 6,8 juta orang. Total aset koperasi tercatat sekitar Rp60,13 triliun dengan volume usaha mencapai Rp43,78 triliun.
Selain itu, terdapat lebih dari 8.500 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah tersebut. Sebagian besar sudah beroperasi, dan ribuan di antaranya telah memiliki gerai fisik sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Angka tersebut mencerminkan besarnya potensi koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, koperasi dapat menjadi motor penggerak utama dalam distribusi produk UMKM serta penguatan ekonomi berbasis komunitas.
Ke depan, pemerintah menargetkan integrasi antara UMKM dan koperasi dapat terus diperkuat. Digitalisasi juga menjadi fokus utama untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan koperasi.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan kekuatan koperasi sebagai jaringan distribusi, produk UMKM memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.
Pada akhirnya, penguatan koperasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja ekonomi, tetapi juga membangun kemandirian masyarakat. Sinergi antara pemerintah, koperasi, dan pelaku UMKM menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.
Baca Juga “Jaga Stabilitas Ekonomi, Pemkot Tangsel Perkuat Sektor UMKM“
