Kredit UMKM Perlu Naik Rp540 Triliun Untuk Capai Target Pembiayaan 2029
Pemerintah mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar target rasio kredit UMKM sebesar 25 persen terhadap total kredit perbankan pada 2029 dapat tercapai. Kementerian UMKM memperkirakan masih dibutuhkan tambahan pembiayaan sekitar Rp540 triliun untuk memenuhi sasaran tersebut.
Baca Juga “Kementerian UMKM Siapkan KUR Plafon Besar hingga Rp 2 Miliar“
Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting menyampaikan bahwa percepatan penyaluran kredit menjadi langkah penting untuk memperluas akses modal bagi pelaku usaha. Pemerintah menilai pembiayaan yang lebih kuat dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan memperkuat kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.
Kredit UMKM Masih Berada Di Bawah Target Rasio Perbankan
Berdasarkan data Sistem Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SSKI) Bank Indonesia yang digunakan Kementerian UMKM, total kredit perbankan pada 2025 mencapai Rp8.149 triliun.
Dari total tersebut, kredit yang disalurkan kepada UMKM tercatat sebesar Rp1.497 triliun atau sekitar 18,3 persen dari keseluruhan kredit perbankan. Angka tersebut masih berada di bawah target rasio pembiayaan UMKM yang ditetapkan pemerintah.
Untuk mencapai rasio 25 persen pada 2029, nilai kredit UMKM perlu meningkat menjadi sekitar Rp2.037 triliun. Dengan kondisi saat ini, pemerintah memperkirakan tambahan kredit lebih dari Rp540 triliun diperlukan dalam beberapa tahun ke depan.
“Ada akselerasi yang perlu dilakukan sehingga penambahan kredit UMKM bisa lebih sampai di atas Rp540 triliun untuk bisa mengimbangi ataupun mencapai target Rencana Strategis (Renstra) 25 persen di tahun 2029,” ujar Loto dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta.
Pemerintah Susun Tahapan Peningkatan Kredit UMKM Hingga 2029
Kementerian UMKM menetapkan target peningkatan rasio kredit UMKM secara bertahap. Pemerintah menargetkan rasio tersebut mencapai 21,6 persen pada 2025, meningkat menjadi 22,2 persen pada 2026, lalu 22,9 persen pada 2027.
Selanjutnya, rasio kredit UMKM diharapkan mencapai 23,6 persen pada 2028 sebelum meningkat hingga 25 persen pada 2029. Tahapan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan akses pembiayaan formal.
Peningkatan kredit UMKM tidak hanya berfokus pada jumlah penyaluran dana. Pemerintah juga memperhatikan kesiapan pelaku usaha agar pembiayaan yang diberikan dapat digunakan secara produktif dan mendukung pertumbuhan bisnis.
Karena itu, pemerintah membagi skema pembiayaan berdasarkan tingkat kesiapan usaha. Pendekatan tersebut dilakukan agar setiap kategori UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang sesuai dengan kondisi bisnisnya.
Skema Pembiayaan Disesuaikan Dengan Kesiapan Pelaku UMKM
UMKM yang telah memenuhi persyaratan perbankan atau masuk kategori bankable diarahkan untuk memperoleh kredit komersial dari lembaga keuangan. Skema ini diberikan kepada usaha yang telah memiliki kemampuan administrasi dan pengelolaan bisnis yang memadai.
Sementara itu, UMKM yang belum memenuhi persyaratan perbankan tetapi memiliki kelayakan usaha atau feasible akan didorong menggunakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membantu pelaku usaha memperoleh pembiayaan dengan dukungan kebijakan khusus.
Adapun UMKM yang belum bankable dan belum memenuhi aspek kelayakan usaha akan difasilitasi melalui skema pembiayaan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Pendekatan ini bertujuan membantu usaha kecil meningkatkan kapasitas sebelum mengakses pembiayaan yang lebih besar.
Program Pendukung Perluas Akses Modal Bagi UMKM
Selain memperkuat KUR dan pembiayaan melalui PNM, Kementerian UMKM menyiapkan sejumlah program pendukung untuk memperluas akses modal. Program tersebut mencakup Kredit Alumni Usaha Rakyat (AKUR) bagi pelaku usaha yang telah menyelesaikan program KUR.
Pemerintah juga mengembangkan program Accelerating Capital Resources for Medium Enterprises (ACCESS) yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan usaha menengah.
Selain itu, terdapat program Bisnis Layak Funding (BISLAF) yang bertujuan meningkatkan kesiapan usaha kecil agar lebih mudah memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan.
Berbagai program tersebut dirancang untuk menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih inklusif. Dengan dukungan pembiayaan yang tepat, UMKM diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat daya saing.
Percepatan Kredit UMKM Jadi Kunci Penguatan Ekonomi Nasional
Peningkatan kredit UMKM menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat peran sektor usaha kecil dan menengah. Akses modal yang lebih luas dapat membantu UMKM mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Melalui kombinasi kebijakan kredit, pendampingan usaha, dan peningkatan kesiapan pembiayaan, pemerintah berharap target rasio kredit UMKM sebesar 25 persen pada 2029 dapat tercapai.
Keberhasilan strategi tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, lembaga pembiayaan, dan pelaku UMKM. Dengan ekosistem pembiayaan yang semakin kuat, UMKM diharapkan mampu tumbuh lebih produktif, berkelanjutan, dan kompetitif di tingkat nasional.
Baca Juga “DPR dorong kriteria KUR diperjelas agar UMKM naik kelas“
