Cangkrukan Ekonomi Pancasila PWNU Jatim Dorong UMKM Naik Kelas Melalui Penguatan Kebijakan
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengambil langkah untuk memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui forum Cangkrukan Ekonomi Pancasila. Kegiatan ini menjadi wadah dialog antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, organisasi profesi, dan masyarakat untuk membahas tantangan ekonomi rakyat.
Baca Juga “Fiskus Edukasi UMKM Binaan BUMN Soal PPh Final yang Dipermanenkan“
Forum tersebut akan digelar di NK Cafe, Kota Malang, Rabu (5/8/2026). Berbeda dengan program bantuan langsung, kegiatan ini berfokus pada penyusunan gagasan dan rekomendasi kebijakan agar ekosistem UMKM semakin kuat.
PWNU Jawa Timur menilai UMKM memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha, tetapi juga memberikan pendampingan agar pelaku UMKM mampu berkembang secara berkelanjutan.
Ekonomi Pancasila Jadi Dasar Penguatan Ekonomi Rakyat
Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin mengatakan Indonesia tidak membutuhkan konsep ekonomi baru. Menurutnya, arah pembangunan ekonomi nasional sudah memiliki dasar yang jelas melalui konsep Ekonomi Pancasila.
Ia menjelaskan, nilai Ekonomi Pancasila telah tercermin dalam Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tantangan saat ini adalah memastikan prinsip tersebut diterapkan dalam kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Gus Kikin, kebijakan ekonomi harus mampu menciptakan keadilan sosial, memperluas kesempatan berusaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjadi alasan PWNU Jatim menghadirkan Cangkrukan Ekonomi Pancasila.
Forum ini dirancang bukan hanya sebagai ruang diskusi, tetapi juga sebagai sarana evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan langsung dengan kehidupan pelaku UMKM.
Forum Bahas Tantangan Pajak dan Administrasi UMKM
Ketua Panitia Cangkrukan Ekonomi Pancasila, Djoni Sudjatmoko, mengatakan kegiatan tersebut juga mendukung agenda pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menyukseskan sensus ekonomi.
Namun, menurutnya, pendekatan terhadap UMKM harus memperhatikan kondisi nyata di lapangan. Banyak pelaku usaha kecil sebenarnya ingin memenuhi kewajiban administrasi, tetapi masih mengalami kesulitan dalam memahami aturan perpajakan.
“Yang ingin kami sukseskan adalah kepatuhan wajib pajak dan sensus ekonomi. Tetapi persoalan terbesar yang kami temukan justru banyak pelaku UMKM takut salah ketika membuat laporan pajak karena harus menyusun pembukuan sesuai ketentuan,” ujar Djoni.
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki sekitar 61 juta pelaku UMKM yang berkontribusi hampir 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Namun, kontribusi sektor tersebut terhadap penerimaan pajak masih berada di kisaran 10 persen.
Menurut Djoni, kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan tingkat kepatuhan. Faktor lain yang memengaruhi adalah keterbatasan pendampingan dalam memahami sistem administrasi perpajakan.
Pendampingan Bertahap Dinilai Penting bagi Pelaku UMKM
Djoni menilai pelaku UMKM membutuhkan proses pembinaan yang bertahap agar mampu memahami tata kelola usaha dengan baik. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan langsung menerapkan sistem administrasi yang kompleks.
“Banyak pelaku UMKM sebenarnya ingin tertib. Yang mereka takutkan adalah salah dalam pelaporan. Bahkan setelah menggunakan jasa konsultan, masih ada yang merasa kesulitan memahami ketentuan administrasi perpajakan,” katanya.
Menurutnya, pelatihan dan pendampingan dalam beberapa tahun dapat menjadi solusi agar pelaku usaha lebih siap. Langkah awal yang penting adalah membantu UMKM mencatat omzet dan memahami kewajiban dasar sebelum memasuki tahap administrasi yang lebih lanjut.
Dengan pembinaan yang konsisten, UMKM diharapkan dapat tumbuh lebih kuat sekaligus memiliki tata kelola usaha yang lebih profesional.
Cangkrukan Ekonomi Pancasila Soroti Akses Pembiayaan hingga Digitalisasi
Selain membahas perpajakan, forum ini juga akan mengangkat berbagai persoalan lain yang dihadapi UMKM. Beberapa topik yang menjadi perhatian meliputi akses pembiayaan, perizinan usaha, pemasaran, digitalisasi, serta penciptaan lapangan kerja.
Djoni menyebut masih terdapat sejumlah kebijakan yang perlu diselaraskan dengan semangat pemberdayaan UMKM. Menurutnya, regulasi harus mampu menciptakan ruang pertumbuhan bagi usaha kecil sebelum memberikan beban administrasi yang lebih besar.
“Kami melihat masih ada inkonsistensi antara semangat menciptakan lapangan kerja melalui UMKM dengan implementasi regulasi perpajakan. Mestinya ada penyesuaian agar UMKM dapat tumbuh lebih dahulu sebelum dibebani administrasi yang rumit,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterlibatan berbagai pihak dalam forum tersebut bertujuan menghasilkan pandangan yang lebih menyeluruh. Suara pelaku usaha, akademisi, pemerintah, dan dunia bisnis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan ekonomi nasional.
Tokoh Nasional Hadir Bahas Masa Depan UMKM Indonesia
Cangkrukan Ekonomi Pancasila dijadwalkan menghadirkan sejumlah tokoh nasional dari berbagai bidang. Beberapa di antaranya adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz, dan Ketua MUI Pusat KH Anwar Iskandar.
Selain itu, forum tersebut juga menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, Ketua Umum HIPMI Ade Jona Prasetyo, serta akademisi dan praktisi ekonomi.
Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkaya pembahasan mengenai strategi penguatan UMKM. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting karena tantangan ekonomi rakyat tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.
PWNU Jatim Dorong Kebijakan Ekonomi yang Lebih Inklusif
Bagi PWNU Jawa Timur, Cangkrukan Ekonomi Pancasila bukan sekadar kegiatan seremonial. Forum ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan untuk mengawal kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Melalui dialog dan penyusunan rekomendasi, PWNU Jatim ingin memastikan nilai-nilai Ekonomi Pancasila dapat diterapkan dalam kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM.
Dengan penguatan akses pasar, pendampingan usaha, peningkatan literasi digital, serta tata kelola yang lebih baik, UMKM diharapkan mampu naik kelas dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Baca Juga “Produk RI Makin Dilirik Asing, UMKM Perak Lokal Tembus Tiga Negara“
