BPOM Bongkar Gudang Kosmetik dan Skincare Ilegal di Tangerang, Nilai Temuan Capai Rp27,6 Miliar
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap peredaran kosmetik dan produk perawatan kulit (skincare) impor ilegal dalam jumlah besar di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam operasi pengawasan yang dilakukan pada Jumat (5/6/2026), petugas menemukan jutaan produk kosmetik tanpa izin edar yang disimpan di sebuah gudang di kawasan Jalan Diklat Pemda, Kelapa Dua.
Temuan tersebut menjadi salah satu pengungkapan terbesar BPOM dalam beberapa tahun terakhir. Selain berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, peredaran produk ilegal itu juga dinilai merugikan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri kosmetik yang telah mematuhi aturan.
baca juga”Rupiah Melemah, Perajin Tahu Tempe Kian Tertekan“
BPOM Temukan Jutaan Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar
Kepala BPOM, Taruna, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas penyimpanan dan distribusi kosmetik impor dalam jumlah besar. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim intelijen dan siber BPOM melalui serangkaian penyelidikan mendalam.
Hasil investigasi mengarahkan petugas ke sebuah gudang yang diduga menjadi pusat penyimpanan dan distribusi produk kosmetik impor asal Tiongkok. Saat penggerebekan dilakukan, petugas menemukan ratusan jenis produk yang siap dipasarkan kepada konsumen Indonesia.
Pada pemeriksaan awal, BPOM menyita sedikitnya 890 jenis produk dengan total 1.818.245 kemasan kosmetik siap edar. Seluruh produk tersebut diketahui tidak memiliki izin edar resmi yang diwajibkan dalam regulasi nasional.
Taruna mengatakan pola distribusi produk ilegal kini semakin berkembang seiring meningkatnya transaksi perdagangan digital. Banyak pelaku memanfaatkan platform daring untuk menjual produk yang belum melalui proses registrasi dan pengujian keamanan.
“Kosmetik dan skincare dipasarkan melalui online, sehingga memang pengawasannya pun melalui intelijen dan siber BPOM,” kata Taruna saat memberikan keterangan pers di lokasi penggerebekan.
Menurut BPOM, pengawasan digital menjadi salah satu fokus utama karena sebagian besar produk ilegal saat ini dipasarkan melalui marketplace, media sosial, dan berbagai kanal penjualan daring lainnya.
Produk Ilegal Berisiko Mengandung Bahan Berbahaya
BPOM menegaskan bahwa seluruh kosmetik dan produk perawatan kulit yang beredar di Indonesia wajib memiliki izin edar resmi. Sebelum memperoleh izin tersebut, produk harus melewati proses evaluasi dokumen, pemeriksaan bahan baku, hingga pengujian keamanan untuk memastikan produk aman digunakan masyarakat.
Karena tidak melalui proses tersebut, jutaan produk yang ditemukan di Tangerang berpotensi mengandung bahan berbahaya yang dapat menimbulkan risiko kesehatan. BPOM masih melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan kandungan di dalam produk-produk sitaan tersebut.
Taruna menjelaskan bahwa penggunaan kosmetik tanpa pengawasan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari iritasi kulit, alergi, kerusakan jaringan kulit, hingga efek jangka panjang yang lebih serius apabila mengandung zat berbahaya.
“Nah, tentu berdasarkan itu dampaknya kan bisa berdampak kepada kesehatan, bahkan keselamatan masyarakat kita,” ujarnya.
Dalam sejumlah kasus yang pernah ditangani BPOM, kosmetik ilegal sering ditemukan mengandung bahan yang dilarang seperti merkuri, hidrokuinon dengan kadar berlebih, serta pewarna sintetis yang tidak diperuntukkan bagi produk kosmetik. Bahan-bahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan kulit permanen apabila digunakan dalam jangka panjang.
Oleh karena itu, BPOM mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa nomor izin edar sebelum membeli kosmetik maupun produk skincare. Konsumen juga diminta lebih waspada terhadap produk yang dijual dengan harga jauh lebih murah dibandingkan harga pasar.
BPOM Tegaskan Komitmen Melindungi Industri Kosmetik Legal
Selain aspek kesehatan, BPOM menilai peredaran kosmetik ilegal juga merugikan pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara legal. Produk ilegal dapat masuk ke pasar tanpa menanggung biaya registrasi, pengujian, sertifikasi, maupun kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh industri resmi.
Taruna menyayangkan praktik impor ilegal yang masih terjadi karena menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha. Menurutnya, banyak perusahaan kosmetik dalam negeri yang telah berinvestasi besar untuk memenuhi seluruh persyaratan regulasi dan menjaga kualitas produknya.
BPOM menegaskan bahwa penindakan terhadap produk ilegal merupakan bagian dari upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Langkah tersebut juga bertujuan memberikan perlindungan kepada industri kosmetik nasional yang telah mematuhi seluruh ketentuan pemerintah.
“Nah, ini juga tekad kami untuk menjamin dan menjaga iklim usaha yang sehat dan berkeadilan bagi pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi. Artinya, kalau ilegal-ilegal ini tidak kita bereskan, kasihan teman-teman pengusaha industri kosmetik yang legal,” jelas Taruna.
Industri kosmetik Indonesia sendiri terus menunjukkan pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan kulit mendorong munculnya banyak merek lokal yang kini mampu bersaing dengan produk impor. Karena itu, pengawasan terhadap produk ilegal menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan industri dalam negeri.
Nilai Ekonomi Temuan Mencapai Rp27,6 Miliar
Dalam perkembangan penyelidikan, BPOM menemukan jumlah barang bukti yang lebih besar dibandingkan hasil pendataan awal. Setelah dilakukan inventarisasi secara menyeluruh, total temuan mencapai 956 jenis produk dengan jumlah keseluruhan 2.082.039 unit.
Sebagian besar produk yang ditemukan merupakan kategori kosmetik dekoratif atau produk rias wajah. Produk-produk tersebut berasal dari Tiongkok dan diduga masuk ke Indonesia melalui jalur impor yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
Taruna mengungkapkan bahwa nilai ekonomi dari seluruh barang bukti yang diamankan mencapai sekitar Rp27,6 miliar. Angka tersebut menunjukkan besarnya skala operasi distribusi kosmetik ilegal yang berhasil dibongkar BPOM.
“Nah, kalau total temuan menjadi 956 item. Jadi per pieces-nya baik dari kewilayahan ataupun yang dalam bentuk yang kita temukan di sini jumlahnya 2.082.039 pieces, dengan estimasi nilai ekonomi sebesar Rp27,6 miliar. Temuan ini didominasi oleh produk kategori dekoratif atau rias wajah yang merupakan kosmetik impor berasal dari Tiongkok,” ungkap Taruna.
Selain nilai barang yang sangat besar, BPOM juga memperkirakan negara mengalami kerugian sekitar Rp5,5 miliar akibat tidak dibayarkannya kewajiban bea masuk dan pungutan impor lainnya oleh pelaku usaha yang terlibat.
Penyelidikan Masih Berlanjut untuk Menelusuri Jaringan Distribusi
Hingga kini BPOM masih melakukan pendalaman kasus untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas impor dan distribusi produk ilegal tersebut. Pemeriksaan laboratorium juga terus dilakukan guna memastikan kandungan bahan yang terdapat dalam produk sitaan.
BPOM tidak menutup kemungkinan adanya jaringan distribusi yang lebih luas mengingat jumlah produk yang ditemukan mencapai jutaan unit. Investigasi lanjutan akan difokuskan pada jalur masuk barang, jaringan pemasaran daring, serta pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap produk kosmetik dan skincare tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Konsumen diharapkan lebih cermat dalam memilih produk dengan memastikan izin edar dan legalitasnya sebelum melakukan pembelian.
Dengan pengungkapan ini, BPOM menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat melindungi kesehatan masyarakat, menjaga persaingan usaha yang sehat, serta mendukung pertumbuhan industri kosmetik nasional yang patuh terhadap regulasi.
baca juga”Waspada, Kosmetik Merek Ini Ternyata Tak Punya Izin Edar di Indonesia“
