Penyaluran KUR Capai Rp105,8 Triliun, Pemerintah Dorong Kredit UMKM Lebih Besar
Realisasi KUR 2026 Sudah Menyentuh 35,8 Persen dari Target Tahunan
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melaporkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 17 Mei 2026 telah mencapai Rp105,8 triliun. Nilai tersebut setara 35,8 persen dari target penyaluran KUR nasional tahun ini.
Dana pembiayaan itu telah diterima oleh sekitar 1,69 juta debitur di berbagai sektor usaha produktif. Pemerintah menilai capaian tersebut menunjukkan permintaan pembiayaan UMKM masih tetap tinggi di tengah tantangan ekonomi global.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa penyaluran KUR tahun ini juga didominasi debitur baru. Dari total penerima, sebanyak 1,14 juta debitur atau sekitar 83 persen merupakan pelaku usaha yang baru pertama kali memperoleh akses pembiayaan KUR.
Baca Juga “Bank UMKM Jatim dan Pemkab Bangkalan Luncurkan Kredit UMKM Bunga 0 Persen“
Sementara itu, jumlah debitur graduasi atau pelaku usaha yang naik kelas tercatat mencapai 511 ribu penerima. Data tersebut disampaikan Maman dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin.
Penyaluran KUR ke Sektor Produksi Mengalami Peningkatan
Pemerintah juga mencatat peningkatan penyaluran KUR ke sektor produksi. Hingga pertengahan Mei 2026, proporsi kredit untuk sektor produksi mencapai 63,5 persen dari target nasional sebesar 65 persen.
Menurut Maman, capaian tersebut lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 60 persen. Ia menilai tren itu menjadi indikator positif karena sektor produksi memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja.
Penyaluran KUR ke sektor produksi selama ini diarahkan untuk mendukung usaha pertanian, perikanan, industri pengolahan, hingga sektor jasa produktif. Pemerintah berharap peningkatan akses pembiayaan dapat memperkuat daya saing UMKM nasional.
Pemerintah Soroti Rendahnya Porsi Kredit untuk UMKM
Meski realisasi KUR menunjukkan pertumbuhan, pemerintah menilai porsi kredit perbankan untuk sektor UMKM masih belum optimal. Pada 2025, total penyaluran kredit dari bank Himbara dan bank swasta mencapai sekitar Rp8.149 triliun.
Berdasarkan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebanyak 25 persen dari total kredit perbankan seharusnya dialokasikan untuk sektor UMKM.
Namun, realisasi kredit UMKM baru mencapai 18,3 persen atau sekitar Rp1.500 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp270 triliun berasal dari penyaluran KUR, sedangkan sisanya berasal dari kredit UMKM non-KUR.
Maman menegaskan pemerintah akan terus mendorong perbankan agar meningkatkan proporsi pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai target nasional.
Kemitraan dan Program MBG Perluas Akses Pasar UMKM
Selain memperkuat pembiayaan, pemerintah juga fokus memperluas akses pasar bagi UMKM melalui program kemitraan rantai pasok. Kementerian UMKM mencatat potensi transaksi dalam program tersebut mencapai Rp2,21 triliun dengan melibatkan sekitar 804 UMKM.
Keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terus bertambah. Saat ini sekitar 57.600 UMKM telah menjadi pemasok dalam program tersebut.
Pemerintah menilai partisipasi UMKM dalam rantai pasok nasional dapat memperkuat stabilitas usaha sekaligus membuka peluang pasar baru bagi pelaku usaha lokal.
Program SAPA UMKM Masuk Tahap Uji Coba
Kementerian UMKM juga mengembangkan program SAPA UMKM untuk mengintegrasikan layanan dan data pelaku usaha dalam satu sistem. Program ini telah memasuki tahap uji coba di Bandung, Makassar, dan Bali.
Sebanyak 1.000 pelaku usaha mikro terlibat dalam tahap awal implementasi program tersebut. Pemerintah menyebut hasil uji coba menunjukkan respons yang cukup positif dari para pelaku usaha.
Meski demikian, evaluasi masih terus dilakukan untuk menyempurnakan layanan agar lebih efektif dan mudah diakses UMKM di berbagai daerah.
Pemerintah berharap kombinasi antara pembiayaan, digitalisasi layanan, serta perluasan akses pasar dapat memperkuat ketahanan UMKM nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada 2026.
Baca Juga “Wagub NTB: KK NTB 2026 Bangkitkan UMKM dan Ekonomi Kreatif“
