Maxim Indonesia Respons Aturan Baru Komisi Ojol, Soroti Dampak ke Industri
Perusahaan Masih Tunggu Dokumen Resmi Perpres Komisi Ojol
Perusahaan transportasi daring Maxim Indonesia menyatakan belum menerima dokumen resmi terkait Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur batas maksimal komisi ojek online (ojol). Regulasi tersebut diumumkan pemerintah pada 1 Mei 2026.
Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah, mengatakan pihaknya masih menunggu salinan resmi sebelum melakukan analisis dampak kebijakan. Ia menilai kajian mendalam diperlukan agar perusahaan dapat memahami implikasi aturan terhadap operasional.
“Hingga saat ini, kami belum menerima dokumen resmi terkait kebijakan penyesuaian komisi tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Menurutnya, tanpa kejelasan detail regulasi, perusahaan belum dapat menentukan langkah strategis yang tepat, terutama terkait model bisnis dan keberlanjutan layanan.
baca juga”Startup Edutech Gandeng Kemenag DIY Digitalisasi Madrasah“
Maxim Nilai Skema Komisi Saat Ini Masih Kompetitif
Maxim menegaskan bahwa struktur komisi yang diterapkan saat ini masih tergolong kompetitif di industri. Perusahaan menyebut potongan maksimal 15% yang digunakan saat ini merupakan titik keseimbangan antara pendapatan mitra pengemudi dan tarif yang tetap terjangkau bagi konsumen.
Dirhamsyah menjelaskan bahwa formula tersebut telah diuji secara empiris dalam menjaga stabilitas ekosistem. Ia menilai perubahan kebijakan yang terlalu drastis berpotensi mengganggu keseimbangan tersebut.
“Struktur komisi yang kami terapkan saat ini merupakan ekuilibrium optimal dalam industri,” kata dia.
Selain itu, Maxim juga menyoroti berbagai program perlindungan mitra yang telah berjalan. Perusahaan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan serta memberikan asuransi tambahan bagi pengemudi, termasuk kelompok disabilitas.
Ekosistem Ojol Dinilai Kompleks dan Sensitif terhadap Kebijakan
Maxim menilai industri transportasi daring sebagai ekosistem yang kompleks. Komponen tarif, komisi, dan daya beli masyarakat saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain.
Menurut perusahaan, kebijakan yang tidak dirancang secara komprehensif dapat berdampak pada keseimbangan industri. Penyesuaian komisi yang terlalu rendah berpotensi memengaruhi keberlanjutan bisnis platform.
Karena itu, Maxim mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menerapkan kebijakan secara penuh. Pendekatan berbasis data dinilai penting untuk menjaga stabilitas industri.
Pemerintah Tetapkan Batas Komisi Ojol Maksimal 8%
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Kebijakan ini diumumkan pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta.
Dalam aturan tersebut, potongan komisi aplikator ditetapkan di bawah 10%, bahkan dapat mencapai sekitar 8%. Selain itu, pengemudi berhak menerima hingga 92% dari total tarif perjalanan.
Pemerintah juga menegaskan pentingnya perlindungan sosial bagi mitra pengemudi. Program jaminan kecelakaan kerja dan akses layanan kesehatan melalui BPJS menjadi bagian dari kebijakan tersebut.
Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi sekaligus memperkuat perlindungan tenaga kerja di sektor transportasi digital.
Maxim Dorong Dialog untuk Cari Solusi Seimbang
Menanggapi kebijakan tersebut, Maxim mendorong adanya dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku industri. Perusahaan menilai komunikasi yang intensif diperlukan untuk menghasilkan regulasi yang adil dan berkelanjutan.
Maxim menyatakan siap terlibat dalam pembahasan lebih lanjut guna memastikan kebijakan yang diterapkan mempertimbangkan perbedaan model bisnis antar platform.
Pendekatan kolaboratif dinilai dapat menghasilkan solusi yang tidak hanya menguntungkan pengemudi, tetapi juga menjaga keberlangsungan industri dan kenyamanan konsumen.
Penutup: Keseimbangan Regulasi dan Industri Jadi Kunci
Perdebatan mengenai batas komisi ojol menunjukkan pentingnya keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan bisnis. Regulasi yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan mitra tanpa mengganggu stabilitas industri.
Ke depan, keberhasilan implementasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah dan pelaku industri. Dialog yang konstruktif diharapkan mampu menciptakan ekosistem transportasi daring yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
baca juga”Belum Lapor SPT? Siap-Siap Dapat Teguran hingga Tagihan Pajak“
