Pemerintah Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah mulai mematangkan rencana relokasi pedagang UMKM yang selama ini beraktivitas di depan Pelabuhan Donggala, Kecamatan Banawa. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya penataan kawasan strategis sekaligus peningkatan fungsi pelabuhan.

Asisten II Sekda Donggala, Moh Fahri, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyepakati pembentukan tim relokasi. Tim ini akan bertugas memastikan seluruh proses berjalan transparan, terukur, dan mengedepankan kepentingan para pelaku usaha kecil.

Ia menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan tidak bersifat sepihak. Pemerintah berkomitmen melibatkan pedagang dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, agar kebijakan ini dapat diterima secara luas.

Baca Juga “Pelatihan video content creator dorong UMKM HSU go digital“

Menurutnya, prinsip utama relokasi adalah tidak menimbulkan kerugian ekonomi bagi pedagang. Oleh karena itu, tim akan mengakomodasi berbagai aspirasi dan kebutuhan pelaku UMKM sebelum keputusan final diambil.

Opsi Lokasi Relokasi Masih Dikaji Bersama Pedagang

Pemerintah telah menerima sejumlah usulan dari pedagang terkait lokasi relokasi. Salah satu opsi yang mengemuka adalah pemindahan ke area yang masih berada di sekitar pelabuhan agar akses terhadap pelanggan tetap terjaga.

Namun, seluruh opsi tersebut masih dalam tahap kajian. Pemerintah daerah akan mengevaluasi aspek kelayakan, aksesibilitas, serta potensi ekonomi sebelum menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan daerah.

Sebanyak 70 pedagang UMKM tercatat akan terdampak oleh kebijakan ini. Mereka terdiri dari berbagai jenis usaha, mulai dari kuliner, minuman, hingga kebutuhan harian penumpang kapal.

Kondisi ini membuat pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan lokasi baru. Selain mempertimbangkan kepentingan pedagang, pemerintah juga memperhatikan tata ruang dan rencana jangka panjang pengembangan kawasan.

Penataan Kawasan Pelabuhan untuk Dorong Pariwisata

Relokasi pedagang tidak terlepas dari rencana besar pemerintah dalam menata kawasan pelabuhan menjadi lebih representatif. Area yang selama ini digunakan untuk aktivitas UMKM direncanakan akan dialihfungsikan menjadi fasilitas pendukung pariwisata.

Salah satu rencana yang disiapkan adalah pembangunan penginapan atau homestay bagi wisatawan dan penumpang kapal. Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus memperpanjang lama tinggal wisatawan di Donggala.

Penataan kawasan juga bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih tertib, bersih, dan aman. Dengan pengelolaan yang lebih baik, pelabuhan diharapkan tidak hanya menjadi pusat transportasi, tetapi juga destinasi yang menarik.

Dalam konteks yang lebih luas, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi baru di Sulawesi Tengah.

Kolaborasi Lintas Dinas untuk Pastikan Kelancaran Program

Untuk memastikan program relokasi berjalan optimal, pemerintah membentuk tim lintas sektor yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah. Tim ini terdiri dari Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Kolaborasi ini bertujuan mengintegrasikan berbagai aspek penting, mulai dari penyediaan infrastruktur, penataan lokasi baru, hingga pengelolaan anggaran. Dengan koordinasi yang baik, proses relokasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan minim kendala.

Setiap instansi memiliki peran strategis sesuai bidangnya. Misalnya, Dinas Perhubungan mengatur akses dan mobilitas, sementara Dinas Perindag fokus pada keberlanjutan aktivitas ekonomi pedagang.

Pendekatan lintas sektor ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan relokasi tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang.

Tantangan Relokasi dan Dampaknya bagi Pelaku UMKM

Meski memiliki tujuan positif, relokasi tetap menyimpan tantangan bagi pelaku UMKM. Perubahan lokasi berpotensi memengaruhi jumlah pelanggan, terutama bagi pedagang yang selama ini mengandalkan lalu lintas penumpang pelabuhan.

Selain itu, adaptasi terhadap lingkungan baru juga membutuhkan waktu. Pedagang perlu menyesuaikan strategi pemasaran dan operasional agar tetap mampu bersaing.

Namun, pemerintah optimistis tantangan ini dapat diatasi melalui pendampingan dan komunikasi yang intensif. Dengan dukungan yang tepat, relokasi justru dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas usaha.

Dalam beberapa kasus di daerah lain, relokasi yang terencana dengan baik mampu meningkatkan omzet pedagang karena lokasi baru lebih tertata dan nyaman bagi pengunjung.

Harapan Pemerintah dan Prospek ke Depan

Pemerintah Kabupaten Donggala berharap relokasi ini dapat menciptakan keseimbangan antara penataan kawasan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Dengan lingkungan yang lebih tertib, potensi kawasan pelabuhan dapat dimaksimalkan.

Ke depan, pemerintah juga berencana melakukan evaluasi berkala terhadap hasil relokasi. Langkah ini penting untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak positif.

Selain itu, peluang pengembangan UMKM tetap terbuka melalui program pembinaan, pelatihan, dan akses pembiayaan. Dengan dukungan tersebut, pelaku usaha diharapkan mampu naik kelas dan memperluas pasar.

Relokasi ini menjadi bagian dari transformasi kawasan yang lebih besar. Jika dikelola dengan baik, langkah ini tidak hanya memperbaiki tata ruang, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Baca Juga “Mahasiswa PWK ITB Hadirkan Solusi untuk UMKM, Raih 2 Penghargaan Nasional Indonesia Economic Outlook 2026“

The post Pedagang UMKM Depan Pelabuhan Segera Direlokasi appeared first on optigrowth.id.