Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap peredaran kosmetik dan produk perawatan kulit (skincare) impor ilegal dalam jumlah besar di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam operasi pengawasan yang dilakukan pada Jumat (5/6/2026), petugas menemukan jutaan produk kosmetik tanpa izin edar yang disimpan di sebuah gudang di kawasan Jalan Diklat Pemda, Kelapa Dua.

Temuan tersebut menjadi salah satu pengungkapan terbesar BPOM dalam beberapa tahun terakhir. Selain berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, peredaran produk ilegal itu juga dinilai merugikan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri kosmetik yang telah mematuhi aturan.

baca juga”Rupiah Melemah, Perajin Tahu Tempe Kian Tertekan“

BPOM Temukan Jutaan Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar

Kepala BPOM, Taruna, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas penyimpanan dan distribusi kosmetik impor dalam jumlah besar. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim intelijen dan siber BPOM melalui serangkaian penyelidikan mendalam.

Hasil investigasi mengarahkan petugas ke sebuah gudang yang diduga menjadi pusat penyimpanan dan distribusi produk kosmetik impor asal Tiongkok. Saat penggerebekan dilakukan, petugas menemukan ratusan jenis produk yang siap dipasarkan kepada konsumen Indonesia.

Pada pemeriksaan awal, BPOM menyita sedikitnya 890 jenis produk dengan total 1.818.245 kemasan kosmetik siap edar. Seluruh produk tersebut diketahui tidak memiliki izin edar resmi yang diwajibkan dalam regulasi nasional.

Taruna mengatakan pola distribusi produk ilegal kini semakin berkembang seiring meningkatnya transaksi perdagangan digital. Banyak pelaku memanfaatkan platform daring untuk menjual produk yang belum melalui proses registrasi dan pengujian keamanan.

“Kosmetik dan skincare dipasarkan melalui online, sehingga memang pengawasannya pun melalui intelijen dan siber BPOM,” kata Taruna saat memberikan keterangan pers di lokasi penggerebekan.

Menurut BPOM, pengawasan digital menjadi salah satu fokus utama karena sebagian besar produk ilegal saat ini dipasarkan melalui marketplace, media sosial, dan berbagai kanal penjualan daring lainnya.

Produk Ilegal Berisiko Mengandung Bahan Berbahaya

BPOM menegaskan bahwa seluruh kosmetik dan produk perawatan kulit yang beredar di Indonesia wajib memiliki izin edar resmi. Sebelum memperoleh izin tersebut, produk harus melewati proses evaluasi dokumen, pemeriksaan bahan baku, hingga pengujian keamanan untuk memastikan produk aman digunakan masyarakat.

Karena tidak melalui proses tersebut, jutaan produk yang ditemukan di Tangerang berpotensi mengandung bahan berbahaya yang dapat menimbulkan risiko kesehatan. BPOM masih melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan kandungan di dalam produk-produk sitaan tersebut.

Taruna menjelaskan bahwa penggunaan kosmetik tanpa pengawasan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari iritasi kulit, alergi, kerusakan jaringan kulit, hingga efek jangka panjang yang lebih serius apabila mengandung zat berbahaya.

“Nah, tentu berdasarkan itu dampaknya kan bisa berdampak kepada kesehatan, bahkan keselamatan masyarakat kita,” ujarnya.

Dalam sejumlah kasus yang pernah ditangani BPOM, kosmetik ilegal sering ditemukan mengandung bahan yang dilarang seperti merkuri, hidrokuinon dengan kadar berlebih, serta pewarna sintetis yang tidak diperuntukkan bagi produk kosmetik. Bahan-bahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan kulit permanen apabila digunakan dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, BPOM mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa nomor izin edar sebelum membeli kosmetik maupun produk skincare. Konsumen juga diminta lebih waspada terhadap produk yang dijual dengan harga jauh lebih murah dibandingkan harga pasar.

BPOM Tegaskan Komitmen Melindungi Industri Kosmetik Legal

Selain aspek kesehatan, BPOM menilai peredaran kosmetik ilegal juga merugikan pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara legal. Produk ilegal dapat masuk ke pasar tanpa menanggung biaya registrasi, pengujian, sertifikasi, maupun kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh industri resmi.

Taruna menyayangkan praktik impor ilegal yang masih terjadi karena menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha. Menurutnya, banyak perusahaan kosmetik dalam negeri yang telah berinvestasi besar untuk memenuhi seluruh persyaratan regulasi dan menjaga kualitas produknya.

BPOM menegaskan bahwa penindakan terhadap produk ilegal merupakan bagian dari upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Langkah tersebut juga bertujuan memberikan perlindungan kepada industri kosmetik nasional yang telah mematuhi seluruh ketentuan pemerintah.

“Nah, ini juga tekad kami untuk menjamin dan menjaga iklim usaha yang sehat dan berkeadilan bagi pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi. Artinya, kalau ilegal-ilegal ini tidak kita bereskan, kasihan teman-teman pengusaha industri kosmetik yang legal,” jelas Taruna.

Industri kosmetik Indonesia sendiri terus menunjukkan pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan kulit mendorong munculnya banyak merek lokal yang kini mampu bersaing dengan produk impor. Karena itu, pengawasan terhadap produk ilegal menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan industri dalam negeri.

Nilai Ekonomi Temuan Mencapai Rp27,6 Miliar

Dalam perkembangan penyelidikan, BPOM menemukan jumlah barang bukti yang lebih besar dibandingkan hasil pendataan awal. Setelah dilakukan inventarisasi secara menyeluruh, total temuan mencapai 956 jenis produk dengan jumlah keseluruhan 2.082.039 unit.

Sebagian besar produk yang ditemukan merupakan kategori kosmetik dekoratif atau produk rias wajah. Produk-produk tersebut berasal dari Tiongkok dan diduga masuk ke Indonesia melalui jalur impor yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Taruna mengungkapkan bahwa nilai ekonomi dari seluruh barang bukti yang diamankan mencapai sekitar Rp27,6 miliar. Angka tersebut menunjukkan besarnya skala operasi distribusi kosmetik ilegal yang berhasil dibongkar BPOM.

“Nah, kalau total temuan menjadi 956 item. Jadi per pieces-nya baik dari kewilayahan ataupun yang dalam bentuk yang kita temukan di sini jumlahnya 2.082.039 pieces, dengan estimasi nilai ekonomi sebesar Rp27,6 miliar. Temuan ini didominasi oleh produk kategori dekoratif atau rias wajah yang merupakan kosmetik impor berasal dari Tiongkok,” ungkap Taruna.

Selain nilai barang yang sangat besar, BPOM juga memperkirakan negara mengalami kerugian sekitar Rp5,5 miliar akibat tidak dibayarkannya kewajiban bea masuk dan pungutan impor lainnya oleh pelaku usaha yang terlibat.

Penyelidikan Masih Berlanjut untuk Menelusuri Jaringan Distribusi

Hingga kini BPOM masih melakukan pendalaman kasus untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas impor dan distribusi produk ilegal tersebut. Pemeriksaan laboratorium juga terus dilakukan guna memastikan kandungan bahan yang terdapat dalam produk sitaan.

BPOM tidak menutup kemungkinan adanya jaringan distribusi yang lebih luas mengingat jumlah produk yang ditemukan mencapai jutaan unit. Investigasi lanjutan akan difokuskan pada jalur masuk barang, jaringan pemasaran daring, serta pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap produk kosmetik dan skincare tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Konsumen diharapkan lebih cermat dalam memilih produk dengan memastikan izin edar dan legalitasnya sebelum melakukan pembelian.

Dengan pengungkapan ini, BPOM menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat melindungi kesehatan masyarakat, menjaga persaingan usaha yang sehat, serta mendukung pertumbuhan industri kosmetik nasional yang patuh terhadap regulasi.

baca juga”Waspada, Kosmetik Merek Ini Ternyata Tak Punya Izin Edar di Indonesia“

The post BPOM Tindak Kosmetik dan Skincare Impor Ilegal Tangerang appeared first on optigrowth.id.

Indonesia Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja dalam Respons terhadap Investigasi USTR

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam melindungi hak pekerja dan menolak praktik kerja paksa setelah Amerika Serikat memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang berpotensi terkena tarif impor tambahan. Langkah tersebut merupakan bagian dari investigasi yang dilakukan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) terkait efektivitas pelarangan impor barang yang diproduksi melalui kerja paksa.

Pemerintah menilai isu tersebut perlu disikapi secara serius karena berpotensi memengaruhi hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia, kebijakan tarif baru dari AS dapat berdampak pada daya saing sejumlah produk ekspor nasional di pasar internasional.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan pemerintah terus mencermati perkembangan investigasi yang dilakukan USTR berdasarkan ketentuan Section 301 Trade Act of 1974. Menurutnya, Indonesia tetap berpegang pada prinsip penghormatan hak asasi manusia, perlindungan tenaga kerja, dan penerapan standar ketenagakerjaan yang sejalan dengan praktik internasional.

Pemerintah juga menegaskan bahwa berbagai regulasi terkait ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja telah menjadi bagian dari kebijakan nasional. Upaya tersebut terus diperkuat untuk memastikan aktivitas ekonomi dan perdagangan berlangsung secara bertanggung jawab serta memenuhi standar yang diakui secara global.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia akan memanfaatkan seluruh mekanisme konsultasi yang disediakan pemerintah AS. Langkah ini dilakukan untuk memberikan penjelasan sekaligus menyampaikan berbagai kebijakan yang telah diterapkan guna mencegah praktik kerja paksa dalam rantai pasok perdagangan.

Haryo menjelaskan bahwa pemerintah akan mengikuti tahapan lanjutan yang telah disiapkan USTR, termasuk penyampaian tanggapan tertulis atau written comment dan partisipasi dalam public hearing. Melalui forum tersebut, Indonesia berupaya menyampaikan fakta serta perkembangan kebijakan yang telah dijalankan.

Selain menyiapkan klarifikasi resmi, pemerintah memilih mengedepankan jalur diplomasi yang konstruktif selama proses pembahasan masih berlangsung. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga hubungan ekonomi dan perdagangan yang telah terjalin erat antara kedua negara selama bertahun-tahun.

Pemerintah juga berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap aktivitas impor dan perdagangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan barang yang masuk maupun beredar di Indonesia tidak berasal dari praktik usaha yang melibatkan kerja paksa atau pelanggaran hak-hak pekerja.

baca juga”Folago Gandeng 150 Artis untuk Bantu Promosi UMKM“

USTR Usulkan Tarif Tambahan hingga 12,5 Persen untuk Puluhan Negara

Ancaman tarif muncul setelah USTR menerbitkan laporan evaluasi mengenai kebijakan sejumlah negara dalam mencegah masuknya barang hasil kerja paksa ke pasar Amerika Serikat. Dalam laporan tersebut, sekitar 60 negara, termasuk Indonesia, masuk dalam daftar yang berpotensi terkena tindakan perdagangan tambahan.

USTR mengusulkan penerapan bea masuk tambahan sebesar 10 persen hingga 12,5 persen terhadap produk yang berasal dari negara-negara tersebut. Pemerintah AS menilai masih terdapat kelemahan dalam penerapan maupun penegakan aturan yang melarang impor barang hasil kerja paksa.

Berdasarkan skema yang diusulkan, tarif tambahan sebesar 10 persen akan dikenakan kepada negara yang telah memiliki larangan terhadap praktik kerja paksa atau menunjukkan komitmen melalui kerja sama perdagangan tertentu. Kategori ini juga mencakup negara yang telah menerapkan sistem pengawasan meski belum sepenuhnya menyeluruh.

Sementara itu, tarif sebesar 12,5 persen dirancang untuk negara yang dianggap belum memiliki regulasi atau mekanisme pengawasan yang memadai. Penentuan kategori akan mempertimbangkan hasil evaluasi serta masukan dari berbagai pihak selama proses konsultasi berlangsung.

Meski demikian, USTR membuka peluang pengecualian bagi sektor tertentu. Industri tekstil dan pakaian jadi disebut berpotensi memperoleh perlakuan khusus melalui tarif yang lebih rendah guna menjaga stabilitas rantai pasok dan kebutuhan pasar domestik AS.

Duta Besar USTR, Jamieson Greer, menyatakan bahwa pemerintah AS ingin menciptakan persaingan yang lebih adil bagi pekerja dan industri dalam negeri. Menurutnya, produk yang dihasilkan melalui praktik kerja paksa dapat menciptakan ketidakseimbangan kompetisi karena menekan biaya produksi secara tidak wajar.

Isu kerja paksa sendiri semakin menjadi perhatian dalam perdagangan global. Sejumlah negara maju mulai mengaitkan akses pasar dengan standar ketenagakerjaan, transparansi rantai pasok, serta perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan tersebut mendorong negara-negara mitra dagang untuk meningkatkan sistem pengawasan dan kepatuhan industri.

Bagi Indonesia, proses konsultasi dengan USTR menjadi kesempatan untuk menjelaskan berbagai langkah yang telah ditempuh pemerintah dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja. Hasil dialog tersebut akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan tarif yang diusulkan Amerika Serikat.

Ke depan, pemerintah berharap komunikasi yang terbuka dan berbasis data dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain menjaga akses pasar ekspor nasional, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat praktik perdagangan yang berkelanjutan dan berlandaskan perlindungan hak pekerja.

baca juga”Kemenko PM Perkuat Modal Sosial dan Kolaborasi Ekonomi Desa, Akselerasi Ekosistem di Lampung Timur“

The post Hadapi Tarif Impor AS, Pemerintah Perkuat Anti Kerja Paksa appeared first on optigrowth.id.