Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap peredaran kosmetik dan produk perawatan kulit (skincare) impor ilegal dalam jumlah besar di Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam operasi pengawasan yang dilakukan pada Jumat (5/6/2026), petugas menemukan jutaan produk kosmetik tanpa izin edar yang disimpan di sebuah gudang di kawasan Jalan Diklat Pemda, Kelapa Dua.

Temuan tersebut menjadi salah satu pengungkapan terbesar BPOM dalam beberapa tahun terakhir. Selain berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, peredaran produk ilegal itu juga dinilai merugikan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri kosmetik yang telah mematuhi aturan.

baca juga”Rupiah Melemah, Perajin Tahu Tempe Kian Tertekan“

BPOM Temukan Jutaan Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar

Kepala BPOM, Taruna, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas penyimpanan dan distribusi kosmetik impor dalam jumlah besar. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh tim intelijen dan siber BPOM melalui serangkaian penyelidikan mendalam.

Hasil investigasi mengarahkan petugas ke sebuah gudang yang diduga menjadi pusat penyimpanan dan distribusi produk kosmetik impor asal Tiongkok. Saat penggerebekan dilakukan, petugas menemukan ratusan jenis produk yang siap dipasarkan kepada konsumen Indonesia.

Pada pemeriksaan awal, BPOM menyita sedikitnya 890 jenis produk dengan total 1.818.245 kemasan kosmetik siap edar. Seluruh produk tersebut diketahui tidak memiliki izin edar resmi yang diwajibkan dalam regulasi nasional.

Taruna mengatakan pola distribusi produk ilegal kini semakin berkembang seiring meningkatnya transaksi perdagangan digital. Banyak pelaku memanfaatkan platform daring untuk menjual produk yang belum melalui proses registrasi dan pengujian keamanan.

“Kosmetik dan skincare dipasarkan melalui online, sehingga memang pengawasannya pun melalui intelijen dan siber BPOM,” kata Taruna saat memberikan keterangan pers di lokasi penggerebekan.

Menurut BPOM, pengawasan digital menjadi salah satu fokus utama karena sebagian besar produk ilegal saat ini dipasarkan melalui marketplace, media sosial, dan berbagai kanal penjualan daring lainnya.

Produk Ilegal Berisiko Mengandung Bahan Berbahaya

BPOM menegaskan bahwa seluruh kosmetik dan produk perawatan kulit yang beredar di Indonesia wajib memiliki izin edar resmi. Sebelum memperoleh izin tersebut, produk harus melewati proses evaluasi dokumen, pemeriksaan bahan baku, hingga pengujian keamanan untuk memastikan produk aman digunakan masyarakat.

Karena tidak melalui proses tersebut, jutaan produk yang ditemukan di Tangerang berpotensi mengandung bahan berbahaya yang dapat menimbulkan risiko kesehatan. BPOM masih melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan kandungan di dalam produk-produk sitaan tersebut.

Taruna menjelaskan bahwa penggunaan kosmetik tanpa pengawasan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari iritasi kulit, alergi, kerusakan jaringan kulit, hingga efek jangka panjang yang lebih serius apabila mengandung zat berbahaya.

“Nah, tentu berdasarkan itu dampaknya kan bisa berdampak kepada kesehatan, bahkan keselamatan masyarakat kita,” ujarnya.

Dalam sejumlah kasus yang pernah ditangani BPOM, kosmetik ilegal sering ditemukan mengandung bahan yang dilarang seperti merkuri, hidrokuinon dengan kadar berlebih, serta pewarna sintetis yang tidak diperuntukkan bagi produk kosmetik. Bahan-bahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan kulit permanen apabila digunakan dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, BPOM mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa nomor izin edar sebelum membeli kosmetik maupun produk skincare. Konsumen juga diminta lebih waspada terhadap produk yang dijual dengan harga jauh lebih murah dibandingkan harga pasar.

BPOM Tegaskan Komitmen Melindungi Industri Kosmetik Legal

Selain aspek kesehatan, BPOM menilai peredaran kosmetik ilegal juga merugikan pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara legal. Produk ilegal dapat masuk ke pasar tanpa menanggung biaya registrasi, pengujian, sertifikasi, maupun kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh industri resmi.

Taruna menyayangkan praktik impor ilegal yang masih terjadi karena menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha. Menurutnya, banyak perusahaan kosmetik dalam negeri yang telah berinvestasi besar untuk memenuhi seluruh persyaratan regulasi dan menjaga kualitas produknya.

BPOM menegaskan bahwa penindakan terhadap produk ilegal merupakan bagian dari upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Langkah tersebut juga bertujuan memberikan perlindungan kepada industri kosmetik nasional yang telah mematuhi seluruh ketentuan pemerintah.

“Nah, ini juga tekad kami untuk menjamin dan menjaga iklim usaha yang sehat dan berkeadilan bagi pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi. Artinya, kalau ilegal-ilegal ini tidak kita bereskan, kasihan teman-teman pengusaha industri kosmetik yang legal,” jelas Taruna.

Industri kosmetik Indonesia sendiri terus menunjukkan pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan kulit mendorong munculnya banyak merek lokal yang kini mampu bersaing dengan produk impor. Karena itu, pengawasan terhadap produk ilegal menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan industri dalam negeri.

Nilai Ekonomi Temuan Mencapai Rp27,6 Miliar

Dalam perkembangan penyelidikan, BPOM menemukan jumlah barang bukti yang lebih besar dibandingkan hasil pendataan awal. Setelah dilakukan inventarisasi secara menyeluruh, total temuan mencapai 956 jenis produk dengan jumlah keseluruhan 2.082.039 unit.

Sebagian besar produk yang ditemukan merupakan kategori kosmetik dekoratif atau produk rias wajah. Produk-produk tersebut berasal dari Tiongkok dan diduga masuk ke Indonesia melalui jalur impor yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Taruna mengungkapkan bahwa nilai ekonomi dari seluruh barang bukti yang diamankan mencapai sekitar Rp27,6 miliar. Angka tersebut menunjukkan besarnya skala operasi distribusi kosmetik ilegal yang berhasil dibongkar BPOM.

“Nah, kalau total temuan menjadi 956 item. Jadi per pieces-nya baik dari kewilayahan ataupun yang dalam bentuk yang kita temukan di sini jumlahnya 2.082.039 pieces, dengan estimasi nilai ekonomi sebesar Rp27,6 miliar. Temuan ini didominasi oleh produk kategori dekoratif atau rias wajah yang merupakan kosmetik impor berasal dari Tiongkok,” ungkap Taruna.

Selain nilai barang yang sangat besar, BPOM juga memperkirakan negara mengalami kerugian sekitar Rp5,5 miliar akibat tidak dibayarkannya kewajiban bea masuk dan pungutan impor lainnya oleh pelaku usaha yang terlibat.

Penyelidikan Masih Berlanjut untuk Menelusuri Jaringan Distribusi

Hingga kini BPOM masih melakukan pendalaman kasus untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas impor dan distribusi produk ilegal tersebut. Pemeriksaan laboratorium juga terus dilakukan guna memastikan kandungan bahan yang terdapat dalam produk sitaan.

BPOM tidak menutup kemungkinan adanya jaringan distribusi yang lebih luas mengingat jumlah produk yang ditemukan mencapai jutaan unit. Investigasi lanjutan akan difokuskan pada jalur masuk barang, jaringan pemasaran daring, serta pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap produk kosmetik dan skincare tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Konsumen diharapkan lebih cermat dalam memilih produk dengan memastikan izin edar dan legalitasnya sebelum melakukan pembelian.

Dengan pengungkapan ini, BPOM menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat melindungi kesehatan masyarakat, menjaga persaingan usaha yang sehat, serta mendukung pertumbuhan industri kosmetik nasional yang patuh terhadap regulasi.

baca juga”Waspada, Kosmetik Merek Ini Ternyata Tak Punya Izin Edar di Indonesia“

The post BPOM Tindak Kosmetik dan Skincare Impor Ilegal Tangerang appeared first on optigrowth.id.

Pengembangan industri jamu nasional dinilai membutuhkan dukungan kolaborasi lintas sektor agar mampu bersaing di pasar global. Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terus memperkuat pembinaan terhadap pelaku UMKM jamu melalui berbagai program pendampingan dan akselerasi usaha.

Baca Juga “Dorong UMKM Naik Kelas, Pemkab Jepara Gelar Sosialisasi Perpajakan dan Akses Permodalan“

Ketua BPOM RI, Taruna Ikrar, mengatakan UMKM memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan industri herbal nasional. Karena itu, pemerintah berupaya membantu pelaku usaha kecil agar mampu memenuhi standar produksi, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasar.

Pernyataan tersebut disampaikan Taruna dalam Health Forum CNBC Indonesia pada Selasa, 26 Mei 2026.

BPOM Jalankan Program Pendampingan untuk UMKM Jamu

Salah satu program yang dijalankan BPOM adalah Proaksi Berpadu atau program akselerasi bersama registrasi dan pendampingan terpadu. Program ini dirancang untuk membantu pelaku usaha, termasuk startup dan UMKM, mempercepat proses registrasi produk sekaligus memenuhi standar keamanan dan mutu.

Melalui program tersebut, pelaku usaha mendapatkan pembinaan terkait regulasi, pengawasan mutu, hingga proses perizinan produk herbal. Pendekatan ini dinilai penting agar produk jamu lokal memiliki daya saing lebih kuat di pasar nasional maupun internasional.

Menurut Taruna, UMKM jamu memiliki posisi strategis dalam ekosistem industri herbal Indonesia karena sebagian besar pelaku usaha jamu berasal dari sektor usaha kecil dan menengah di berbagai daerah.

Program Orang Tua Angkat Jamu Dorong Kolaborasi Industri

Selain Proaksi Berpadu, BPOM juga menjalankan program Orang Tua Angkat Jamu. Program ini mempertemukan industri besar dengan pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha dan kualitas produksi.

Melalui kolaborasi tersebut, UMKM mendapatkan pendampingan terkait penerapan Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB), penguatan perizinan, strategi pemasaran, hingga peluang ekspor produk herbal.

Taruna menilai model pendampingan seperti ini penting agar transformasi industri jamu tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil di daerah.

Menurutnya, pengembangan obat bahan alam tidak bisa dilakukan secara terpisah. Seluruh proses, mulai dari bahan baku hingga pemasaran produk, membutuhkan sinergi yang kuat antara berbagai pihak.

Kolaborasi Akademisi, Bisnis, dan Pemerintah Jadi Kunci

Dalam pengembangan industri herbal, BPOM mendorong penerapan model kolaborasi akademia, bisnis, dan government atau ABG. Skema ini melibatkan perguruan tinggi, pelaku usaha, dan pemerintah untuk memperkuat inovasi produk herbal Indonesia.

Kalangan akademisi berperan dalam penelitian serta pembuktian ilmiah terhadap manfaat jamu. Sementara itu, dunia usaha bertugas memperkuat investasi, hilirisasi produk, dan pengembangan pasar.

Di sisi lain, pemerintah berfungsi memastikan regulasi, pembinaan, dan pengawasan berjalan efektif agar produk yang dihasilkan aman, bermutu, dan sesuai standar kesehatan.

Taruna menegaskan bahwa tanpa kolaborasi yang kuat, potensi besar jamu Indonesia tidak akan berkembang secara optimal.

Industri Herbal Indonesia Dinilai Punya Potensi Global

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan biodiversitas terbesar di dunia. Potensi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mengembangkan industri herbal modern berbasis bahan alam lokal.

BPOM menilai jamu tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga berpeluang menjadi bagian dari inovasi kesehatan modern. Karena itu, penguatan riset, standarisasi produk, dan pengembangan pasar internasional menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing industri herbal nasional.

Taruna optimistis jamu Indonesia mampu menjadi tuan rumah di pasar domestik sekaligus bersaing di tingkat global jika didukung sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah, industri, dan akademisi.

“Kita jadikan jamu tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga simbol inovasi kesehatan dan kemandirian bangsa,” ujarnya.

BPOM Dorong Jamu Jadi Bagian Ekonomi Masa Depan

Perkembangan tren produk herbal dan kesehatan alami di pasar global membuka peluang besar bagi industri jamu Indonesia. Dengan dukungan regulasi, inovasi, dan pembinaan UMKM, sektor ini dinilai dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional di masa depan.

BPOM menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pelaku usaha jamu agar mampu menghasilkan produk yang aman, berkualitas, dan kompetitif. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pengembangan produk herbal modern dunia.

Baca Juga “Wabup Intan Serahkan Bantuan UMKM Pengembangan Ekonomi Kreatif Kelurahan Tigaraksa“

The post BPOM Dorong Industri Jamu Lewat UMKM dan Inovasi appeared first on optigrowth.id.