Pemerintah Siapkan Regulasi dan Sanksi bagi e-Commerce yang Merugikan UMKM
Aturan Baru Disusun untuk Cegah Market Abuse dan Lindungi Penjual di Marketplace
Pemerintah tengah menyiapkan regulasi baru yang akan mengatur pemberian sanksi terhadap platform e-commerce yang terbukti merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut disusun untuk memperkuat perlindungan bagi penjual lokal di tengah meningkatnya aktivitas perdagangan digital di Indonesia.
Langkah ini muncul setelah pemerintah menerima berbagai keluhan terkait kenaikan biaya seller di marketplace serta dugaan praktik market abuse atau penyalahgunaan pasar oleh platform digital. Pemerintah menilai kondisi tersebut berpotensi menekan daya saing UMKM dan memengaruhi keberlangsungan usaha para penjual kecil.
Baca Juga “Raperda Resmi Dibatalkan Plt Bupati, Pelaku UMKM di Pati Justru Dibikin Ketar-ketir Aturan Lama“
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah akan menerapkan mekanisme reward and punishment dalam regulasi yang sedang disusun. Menurutnya, platform digital yang melanggar aturan dan terbukti merugikan UMKM dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Iya, pasti. Tentu dong. Kan ada mekanisme reward and punishment juga,” ujar Maman di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026).
Maman menjelaskan regulasi tersebut kini hampir memasuki tahap finalisasi. Pemerintah berupaya memastikan aturan yang diterbitkan mampu menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih sehat, transparan, dan berkeadilan bagi pelaku usaha kecil.
Ia menegaskan pemerintah memiliki komitmen kuat untuk melindungi kepentingan UMKM yang memanfaatkan marketplace sebagai sarana penjualan produk. Menurutnya, UMKM merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional sehingga perlu mendapatkan perlindungan dari praktik bisnis yang merugikan.
“Pokoknya kita do the best buat teman-teman perusahaan mikro, kecil yang jualan di marketplace,” kata Maman.
Penyusunan regulasi tersebut dilakukan setelah pertemuan antara Maman dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas kondisi terbaru ekosistem marketplace dan tantangan yang dihadapi pelaku UMKM di platform digital.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah kenaikan biaya seller yang dinilai memberatkan penjual. Selain itu, pemerintah juga menyoroti indikasi market abuse yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat di sektor perdagangan digital.
Market abuse dapat mencakup berbagai praktik yang merugikan penjual, seperti algoritma yang tidak transparan, perlakuan tidak seimbang terhadap merchant tertentu, hingga kebijakan biaya tambahan yang membebani UMKM. Pemerintah menilai praktik tersebut perlu diatur agar tidak merusak keseimbangan ekosistem digital nasional.
Regulasi baru ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlangsungan UMKM di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya persaingan perdagangan daring. Pemerintah ingin memastikan pelaku usaha kecil tetap memiliki ruang tumbuh dan mampu bersaing secara sehat di marketplace.
Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. Karena itu, perlindungan terhadap UMKM dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Maman menegaskan bahwa langkah pemerintah dalam menyusun regulasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta kementerian terkait memperkuat perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM di berbagai sektor, termasuk perdagangan digital.
“Presiden Prabowo menegaskan kepada kami agar wajib memberikan pelindungan dan pemberdayaan kepada UMKM,” ujar Maman dalam keterangannya.
Selain mengatur sanksi, pemerintah juga disebut akan mendorong terciptanya tata kelola marketplace yang lebih transparan. Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menciptakan persaingan yang lebih sehat antarplatform digital.
Pemerintah juga membuka peluang untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses implementasi aturan, termasuk asosiasi UMKM, pelaku industri digital, dan regulator terkait. Langkah itu dilakukan agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital nasional.
Ke depan, pemerintah berharap regulasi baru ini mampu memperkuat posisi UMKM dalam ekosistem perdagangan digital Indonesia. Dengan perlindungan yang lebih jelas, pelaku usaha kecil diharapkan dapat berkembang lebih stabil dan meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga “Video: Rumah BUMN, Wadah Bagi UMKM Tingkatkan Daya Saing“
